TIMOR

Ini Penjelasan Bupati Malaka Terkait Laporan Aris Bria Seran. “Bupati Tidak Tebang Pilih”

BETUN, Kilastimor.com-Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS) angkat bicara terkait dilaporkannya Kadis PU ke Polres Malaka oleh Aris Bria Seran.

SBS kepada media Kamis (2/4/2020) mengatakan, selama menjalankan tugasnya sebagai Bupati Malaka, dirinya tidak tebang pilih dan tidak diskriminatif.

“Bupati tidak mungkin membela sembarangan. Bupati tidak ada intervensi dan tidak menggunakan kekuasaan mengajarkan pegawai membuat hal-hal yang tidak sesuai aturan.
Inilah cita-cita SBS bersama almarhum DA pada waktu awalnya mengusung motto ” Meletakkan Fondasi Yang Kokoh dan Dinamis Untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran rakyat,” bilangnya di kediamannya di Haitimuk, Kecamatan Welimana, Malaka.

Salah satu implementasi konkritnya ujar dia, dalam pelaksanaan tugas tidak boleh diskriminatif. “Mau istri kek, anak kek, kakak kek , adik kek, ponakan kek, mau ipar atau mertua kek, semuanya harus sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Bupati mengatakan, dalam konteks masalah yang dilaporkan PT. Indo Raya Kupang di Mapolres Malaka oleh Kuasa Direktur, Yoseph Nahak Klau bersama Ponakannya Aris merupakan satu bukti nyata bahwa Bupati SBS tidak tebang pilih dan tidak diskriminatif.

“Ini bukti nyata bahwa walau keponakan tetapi kalau para pengelola berbeda pendapat, maka harus disesuaikan dengan tupoksi yang ada. Tidak ada intervensi dan tidak ada pake kekuasaan,” tandasnya, sembari menambahkan, untuk mengeluarkan uang pemerintah harus sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria. Itu ada dalam ilmu administrasi negara.

Baca Juga :   Wabup Malaka Kukuhkan 75 Anggota Paskibra

Ketika ditanya wartawan terkait laporan Kuasa Direktur PT Indo Raya Kupang, Yoseph Nahak Klau bersama Aris Bria Seran yang nota bene masih keponakan kandung SBS, dia mengatakan itu hal biasa bagi setiap warga negara yang mau mencari keadilan.

“Ini hal biasa dan tidak ada masalah, karena setiap warga negara berhak untuk menuntut keadilan bila merasa dirugikan.
Kenapa harus diributkan? Ini hal yang sangat wajar bagi mereka yang mau mencari keadilan. Istri saja kalau diperlakukan tidak adil juga bisa melaporkan suami ke Polisi. Suami juga bisa melaporkan istrinya bila memperlakukan suaminya tidak baik,” urai mantan Kadis.Kesehatan Provinsi NTT itu.

Persoalan yang berhubungan dengan pidana, perdata, tata usaha negara, Bupati tidak boleh ikut campur. Itu tidak ada kaitan dengan Bupati. “Mau istri, kakak, adik, saudara , ponakan itu adalah warga negara yang punya hak menuntut keadilan mana kala dia merasa diperlakukan tidak adil. Jadi tidak ada yang luar biasa. Dia khan warga negara yang punya hak untuk mencari dan menuntut keadilan. Ini sebuah pembelajaran yang sangat bagus. Positifnya, kita harus melihat bahwa rakyat telah memahami tentang hak dan kewajibannya,” ungkapnya.

Para pegawai timpalnya, juga harus belajar dan jangan bawa nama bupati untuk urus sesuatu, karena Bupati sudah ajarkan kepada pegawai supaya dalam bekerja harus pedomani aturan dan laksanakan sesuatu sesuai kewenangan yang diberikan.

Halaman : 1 2

Most Popular

To Top