TIMOR

Ini Penjelasan Bupati Malaka Terkait Laporan Aris Bria Seran. “Bupati Tidak Tebang Pilih”

BETUN, Kilastimor.com-Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS) angkat bicara terkait dilaporkannya Kadis PU ke Polres Malaka oleh Aris Bria Seran.

SBS kepada media Kamis (2/4/2020) mengatakan, selama menjalankan tugasnya sebagai Bupati Malaka, dirinya tidak tebang pilih dan tidak diskriminatif.

“Bupati tidak mungkin membela sembarangan. Bupati tidak ada intervensi dan tidak menggunakan kekuasaan mengajarkan pegawai membuat hal-hal yang tidak sesuai aturan.
Inilah cita-cita SBS bersama almarhum DA pada waktu awalnya mengusung motto ” Meletakkan Fondasi Yang Kokoh dan Dinamis Untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran rakyat,” bilangnya di kediamannya di Haitimuk, Kecamatan Welimana, Malaka.

Salah satu implementasi konkritnya ujar dia, dalam pelaksanaan tugas tidak boleh diskriminatif. “Mau istri kek, anak kek, kakak kek , adik kek, ponakan kek, mau ipar atau mertua kek, semuanya harus sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Bupati mengatakan, dalam konteks masalah yang dilaporkan PT. Indo Raya Kupang di Mapolres Malaka oleh Kuasa Direktur, Yoseph Nahak Klau bersama Ponakannya Aris merupakan satu bukti nyata bahwa Bupati SBS tidak tebang pilih dan tidak diskriminatif.

“Ini bukti nyata bahwa walau keponakan tetapi kalau para pengelola berbeda pendapat, maka harus disesuaikan dengan tupoksi yang ada. Tidak ada intervensi dan tidak ada pake kekuasaan,” tandasnya, sembari menambahkan, untuk mengeluarkan uang pemerintah harus sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria. Itu ada dalam ilmu administrasi negara.

Baca Juga :   Jelang Akhir Tahun 2017, Bupati Malaka Minta OPD Selesaikan Pekerjaan

Ketika ditanya wartawan terkait laporan Kuasa Direktur PT Indo Raya Kupang, Yoseph Nahak Klau bersama Aris Bria Seran yang nota bene masih keponakan kandung SBS, dia mengatakan itu hal biasa bagi setiap warga negara yang mau mencari keadilan.

“Ini hal biasa dan tidak ada masalah, karena setiap warga negara berhak untuk menuntut keadilan bila merasa dirugikan.
Kenapa harus diributkan? Ini hal yang sangat wajar bagi mereka yang mau mencari keadilan. Istri saja kalau diperlakukan tidak adil juga bisa melaporkan suami ke Polisi. Suami juga bisa melaporkan istrinya bila memperlakukan suaminya tidak baik,” urai mantan Kadis.Kesehatan Provinsi NTT itu.

Persoalan yang berhubungan dengan pidana, perdata, tata usaha negara, Bupati tidak boleh ikut campur. Itu tidak ada kaitan dengan Bupati. “Mau istri, kakak, adik, saudara , ponakan itu adalah warga negara yang punya hak menuntut keadilan mana kala dia merasa diperlakukan tidak adil. Jadi tidak ada yang luar biasa. Dia khan warga negara yang punya hak untuk mencari dan menuntut keadilan. Ini sebuah pembelajaran yang sangat bagus. Positifnya, kita harus melihat bahwa rakyat telah memahami tentang hak dan kewajibannya,” ungkapnya.

Para pegawai timpalnya, juga harus belajar dan jangan bawa nama bupati untuk urus sesuatu, karena Bupati sudah ajarkan kepada pegawai supaya dalam bekerja harus pedomani aturan dan laksanakan sesuatu sesuai kewenangan yang diberikan.

Baca Juga :   Beasiswa PIP Membantu Masyarakat. Siapapun Tidak Boleh Halangi

Dilanjutkan,nPemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas PUPR Kabupaten Malaka siap melakukan eksekusi pembayaran kepada PT Indo Raya Kupang untuk Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Desa Botin Maemina – Kantor Camat Botin Leobele tahun 2018 bila sudah ada keputusan final yang memback up.

“Kalau arbitrasinya memutuskan kedua pihak menerima maka proses pembayaran segera dieksekusi. Tetapi kalau tidak diterima maka disarankan untuk mencari keadilan melalui proses pengadilan perdata supaya keputusannya bisa menjadi pegangan sehingga apa yang sudah diputuskan tidak digugat oleh yang lain.
Sebagai Bupati, nasehat saya adalah pelajari kontrak dengan baik sebab masih ada arbitrasi. Bila belum puas silahkan tempuh jalur di pengadilan perdata. Pemerintah kalau ada keputusan final yang memback up pasti akan mengeksekusi.

Terkait laporan PT Indo Raya Kupang di pihak Kepolisian, Bupati Malaka mengatakan bahwa laporan itu dalam konteks apa tentu polisi akan melihat apakah ini masuk dalam ranah pidana atau perdata.

“Tentu polisi akan mencermatinya siapa yang dirugikan karena kasus yang ada adalah perbedaan pendapat antara pengelola dan pihak ketiga. Menurut kontraktor mereka sudah kerja 100 persen sementara dari pengelola dalam hal ini dinas PUPR bahwa belum 100 persen,” tukasnya.

“Kalau ada perbedaan pendapat maka yang menyelesaikan itu pihak arbitrase yang memutuskan. Bila tidak disetujui maka akan dilanjutkan di pengadilan perdata karena sengketa perdata dengan berpedomankan pada kontrak,” tutupnya.

Baca Juga :   Mantan Dandim Belu jadi Pangkogabwilhan III

Bupati juga menandaskan, dirinya tidak menipu pihak pengusaha karena bupati ada kaki tangan yang mengurus tugas yang sifatnya teknis yakni dinas PUPR Kabupaten Malaka atas nama Pemerintah.

Bupati mengingatkan, tugas Bupati adalah bersama DPRD menetapkan Perda tentang APBD, kemudian APBD kalau sudah jadi dibreackdown ke DPA dan penanggungjawabnya sudah diserahkan ke masing-masing dinas teknis. Dinas teknis yang punya kewenangan untuk mengurus semuanya termasuk proses pencairan keuangan dan mengurusi semua kegiatan pelaksanaan di lapangan.

Kalau Bupati ikut campur dalam urusan dinas teknis itu Kriminal atau pidana. Kecuali ada hal luar biasa Bupati bisa ikut campur untuk penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan administrasi negara.

Untuk diketahui, Proyek Pembangunan Peningkatan Jalan Desa Botin Maemina-Kantor Camat Botin Leobele senilai Rp 4.1 miliar dikerjakan PT Indo Raya Kupang tahun 2018 Silam. Namun hingga kini belum dibayar oleh Dinas PUPR. (edy sumantri)

Most Popular

To Top