TIMOR

Tangani Dampak Ekonomi Akibat Corona, Pemda Belu Siapkan JPS Senilai Rp 60 Miliar

Willybrodus Lay

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menggerus ekonomi masyarakat, termasuk masyarakat Kabupaten Belu.
Hal ini tersebut membuat daya beli masyarakat menurun bahkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu telah menyiapkan langkah-langkah strategis, salah satunya memberi bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak COVID-19.

Bupati Belu, Willybrodus Lay kepada media, Kamis (16/4/2020) di rumah jabatan menyebutkan, pihaknya telah melakukan Video Conference (Vicon) dengan Menteri Sosial. Dalam Vicon itu, Mensos meminta Pemda segera mendata dan mengusulkan masyarakat terdampak COVID-19, untuk ditangani melalui JPS. JPS bisa ditangani melalui APBN dan APBD.

Untuk Kabupaten Belu, lanjutnya, telah disiapkan anggaran senilai Rp 60 miliar untuk JPS.
Sesuai regulasi, penerima JPS diluar warga yang telah tercover dalam PKH maupun BPNT dan jenis bantuan lainnya.

Terkait JPS, dirinya telah meminta Dinas Sosial Kabupaten Belu untuk melakukan pendataan dan akhir April telah tuntas.
“Jika sudah tuntas akhir April, maka pada awal Mei, akan dibayarkan JPS kepada penerima. JPS diberikan selama tiga bulan, terhitung Mei hingga Juli,” urai dia.

Dilanjutkan, setiap kepala keluarga penerima bantuan JPS akan mendapat bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Pemda Belu urai dia, siap memperpanjang JPS, jika ada instruksi lanjutan dari Pemerintah Pusat. “Pada prinsipnya Pemda Belu siap perpanjang JPS kalau ada petunjuk dan instruksi lebih lanjut,” tuturnya.

Baca Juga :   Wabup Belu Klarifikasi atas Kericuhan Sidang di DPRD. "Saya Tidak Tinggalkan Sidang"

Menyoal potensi pendobelan penerima JPS dengan program lain, Willy Lay sapaan karib Bupati Belu mengatakan, hal itu tidak mungkin terjadi karena telah ada aplikasi yang meminimalisir hal itu. Saat pengentryan data penerima JPS, jika nama telah tercover dalam PKH atau BPNT, dengan sendirinya akan terhapus dan ditolak sistem. “Jadi pendobelan tidak akan terjadi, karena sistem menolak jika ada pendobelan penerima bantuan,” tutupnya. (ferdy talok/advertorial kerja sama dengan dinas kominfo belu)

Most Popular

To Top