NASIONAL

Belu, TTS, Sumtim, Sumteng, Nagekeo dan Matim Lolos dari Sanksi Penundaan Penyaluran DAU 35 Persen

ATAMBUA, Kilastimor.com-Enam Kabupaten di Provinsi NTT lolos dari sanksi penundaan Penyaluran Dana Alokas Umum (DAU) atau dana bagi hasil kepada Pemda sebesar 35 persen, karena telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020.
Sedangkan Pemprov NTT dan 16 kabupaten/kota di NTT terancam ditunda penyaluran DAU dalam APBD 2020.
Adapun enam kabupaten itu antara lain, Belu, TTS, Sumba Timur (Sumtim) Sumba Tengah (Sumteng), Manggarai Timur (Matim) dan Nagekeo.

Sesuai salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 yang diterima media ini, Jumat (1/5/2020) menyebutkan, bagi daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020 ditunda penyaluran DAU sebesar
35 persen.

Dalam salinan yang ditandatangani Dirjen Perimbangan Keuangan, Aster Primanto Bhakti menyebutkan sanksi penundaan penyaluran DAU sebesar 35 persen dari besarnya DAU setiap bulan atau triwulan.
Bila daerah telah menyampaikan laporan lengkap dan benar kepada Menteri Keuangan Cq Dirjen Perimbangan Keuangan, maka sanksi dicabut.

Jika hingga 10 hari terakhir tahun anggaran 2020 belum juga disampaikan laporan penyesuaian, maka DAU 35 persen itu tidak dapt disalurkan lagi.

Sementara itu, Wabup Belu, JT. Ose yang dikonfirmasi media ini terkait lolosnya Kabupaten Belu dari sanksi penundaan penyaluran DAU mengatakan, pihaknya bersyukur karena Pemda Belu melalui Dinas PKAD telah melaporkan penyesuaian APBD 2020. “Kita bersyukur bisa laporkan tepat waktu, walau masih ada kekurangan. Alhasil kita terbebas dari sanksi,” paparnya.

Baca Juga :   Dirjen: Kami akan Bantu Ribuan Ternak Babi untuk Masyarakat Malaka

Ditanyai penyesuaian terkait dana penanganan COVID-19, dia mengatakan hingga saat ini nilainya mencapai Rp 126 miliar. Nilai itu untuk penanganan corona juga dampak ekonomi yang ditimbulkan.
“Namun akan dilihat lebih lagi, sebab regulasi terus berubah-ubah,” sebutnya.

Anggota DPRD Belu, Marthen Naibuti mengemukakan hal yang sama. Disebutkan, jika laporan penyesuaian tidak disampaikan, sudah tentu aparat pemda termasuk DPRD tidak terima gaji. “Kita bersyukur Belu salah satu kabupaten yang lolos dari sanksi yang ditetapkan Menteri Keuangan,” tutupnya. (ferdy talok)

Most Popular

To Top