TIMOR

DPRD Temukan Data Penerima BLT Bermasalah, Wabup Belu Kirim Inspektorat Periksa Pendata

Anggota DPRD Belu, Frans Xaver Saka serahkan buku tabungan kepada penerima BLT.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa maupun BLT dari Kementerian Sosial masih saja bermasalah.
Salah satunya ditemukan adanya pihak tidak berhak, seperti pensiunan, veteran, tenaga kontrak daerah juga aparat desa menerima BLT.
Temuan itu disampaikan angota DPRD Belu, Frans Xaver Saka ketika melakukan kunjungan kerja ke Desa Makir, Lamaksenulu dan Desa Mahuitas, Rabu (20/5/2020) lalu.

Kepada koran ini dia menyebutkan, atas temuan itu, dirinya telah meminta aparat desa yang ada, untuk segera memperbaiki data yang ada, sehingga bantuan yang ada benar-benar diperuntukan bagi masyarakat kecil yang terdampak COVID-19.

Disebutkan, harusnya PNS, TNI/Polri, Pensiunan, Teko dan aparat desa serta masyarakat penerima bantuan berupa PKH, BPNT tidak menerima BLT.
“Tapi kita temukan masih ada bahkan ada pendobelan penerima. Ini patut ditindaklanjuti untuk perbaikan kedepan,” ungkap politisi Demokrat itu.

Masih menurutnya, pendobelan nama juga penerima tidak berhak atas BLT, bisa saja human error maupun faktor kesengajaan. Karena itu perlu ada perbaikan data kedepan.

Pada kesempatan itu, dia meminta masyarakat untuk membantu melakukan pengawasan, sehingga bantuan tepat sasaran.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Belu itu menambahkan, ditengah pandemi COVID-19, masyarakat harus kreatif, sehingga ekonomi keluarga tetap stabil. Salah satu dengan bekerja di kebun. Selama ini ada anjuran pemerintah untuk di rumah saja. Saatnya perlu dirubah dengan di kebun saja. Dengan kerja dikebun, selain sehat, juga bisa menghasilkan tanaman pertanian yang benilai ekonomis.

Baca Juga :   Konflik Tidak Selesaikan Persoalan. Ketua Adat Harus jadi Contoh

Terpisah, Wakil Bupati Belu, J.T. Ose Luan yang dikonfirmasi media Jumat (22/5/2020) terkait data penerima BLT ditemukan masih bermasalah mengatakan, pihaknya merasa heran dengan data yang bermasalah. Padahal kriteria penerima sudah jelas.

Pihaknya malah mencurigai petugas yang mengambil atau mendata para penerima BLT. “Kami duga petugas yang ditugaskan mengambil data yang bermain data,” tegasnya.

Petugas katanya, yang pasti mengetahui masyarakat setempat, baik PNS, Pensiunan tenaga kontrak dan aparat desa. Bagaimana mungkin mereka yang tidak boleh menerima BLT, malah mendapat jatah itu. “Kita curigai petugas pendata yang kerja tidak benar,” bilangnya.

Saat ini lanjut dia, pihaknya tengah mendata desa-desa yang masih bermasalah terkait penerima BLT, melalui kepala desa dan camat.
Setelah itu, pihaknya akan segera menugaskan Inspektorat Kabupaten Belu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa dan petugas pendata.
“Kita akan kirim Inspektorat untuk periksa semua data yang bermasalah,” timpalnya.

Ditanyai adakah langkah perbaikan data kedepan, dia mengatakan tentunya data itu harus diperbaiki. Hanya saja, untuk triwulan pertama tidak bisa dirubah, karena telah dikirim ke rekening masing-masing penerima, apalagi data telah dimasukan ke Kemensos.

Pihaknya lanjut dia, melalui Dinas Sosial akan memperbaharui dan memperbaiki data untuk tahap dua nanti. Dengan demikian, penerima sebelumnya yang tidak seharusnya menerima dicoret, dan digantikan dengan masyarakat yang berhak. (ferdy talok)

Baca Juga :   Tertib Sampah, Pemda Siapkan Tempat Sampah Setiap 50 Meter
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top