HUKUM & KRIMINAL

Ketua DPRD TTS Sebut Pengoperasian RSP Boking Tidak Laik. “Pansus Dukung Polres Usut Kasus Itu”

Ketua DPRD TTS dan Pansus pantau RSP Boking.

SOE, Kilastimor.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi NTT, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking, Jumat (29/5/2020) kemarin.
Kunker itu untuk melakukan monitoring atas pembangunan RSP tersebut.

Hadir dalam kunker itu antara lain, Ketua DPRD TTS, Marcu Buana Mba’u dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Yusuf Soru juga Ketua Panitia Khusus (PANSUS), Marten Tualaka, Wakil Ketua, uksam Selan dan Sekretaris Pansus, Semi Sanam.

Ketua DPRD TTS, Marcu Buana Mba’u ketika di wawancara kilastimor mengenai pembangunan untuk kasus RSP Boking yang berbuntut masalah hukum dan sedang ditangani tangani Polres TTS mengatakan, dirinya baru tahu setelah langsung terjun ke lokasi RSP Boking. “Hari ini baru saya tahu dan pantau langsung di lapangan,” ungkapnya.

Menurut Mba’u, RSP Boking belum laik untuk dipergunakan atau dioperasikan. Yang anehnya, sesuai informasi dari Kepala RSP Boking bahwa diresmikan dalam keadaan rusak.

Pansus lanjutnya, akan mempertanyakan ke Bupati bagaimana diresmikan dalam kondisi rusak dan dipaksakan, bahkan psikologi petugas sangat terganggu untuk bertugas di RSP Boking.

Sementara itu, Ketua Pansus RSP Boking, Marthen Tualaka menyebutkan, rumah sakit ini tidak layak diresmikan karena masih prematur dan sistem manajemen amburadul. Dari sistem penempatan tenaga medis jumlahnya sangat kurang, dan kualifikasi tenaga medis juga tidak memenuhi standar, termasuk pimpinan RSP dan KTU.

Baca Juga :   16 Puskesmas di Malaka Terakreditasi Berkat PML

Lebih dari itu, hak-hak mereka juga tidak terpenuhi, dan lebih sedihnya lagi dokter dan para perawat menginap di ruang pasien. “Jadi RSP Boking dipaksakan untuk diresmikan dan dioperasikan,” tegas Ketua Pansus.

Pansus DPRD TTS terangnya, mendukung penuh penegak hukum agar menyelidikibkasus RSP Boking agar cepat selesai, biar semua masyarakat bisa tahu akan pembangunan RSP itu.

Wakil Ketua Pansus, Uksam Selan kecewa dengan pembangunan RSP Boking.
“Oh… ternyata diskresi Bupati TTS untuk memindahkan kepala Puskesmas kesini dengan status diperbantukan. Hak-hak lain disamping gaji tidak diberikan kepada mereka 22 orang,” ujar Wakil Ketua Pansus, Uksam Selan. (neki nope)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top