BETUN, Kilastimor.com-Upaya pemda Malaka memberi keringanan kepada pelaku ekonomi terealisir. Pemerintah Kabupaten Malaka melarang pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Malaka terhitung Senin (4/5/2020) hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.
Aktifitas hotel dan restoran diseluruh Kabupaten Malaka dinyatakan tetap dibuka dengan tetap memperhatikan Protokol COVID-19.
Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan di Betun, Senin (4/5/2020) menyebutkan, terhitung hari ini, dirinya mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Malaka tentang larangan pemungutan/penagihan pajak hotel dan restoran selama masa tanggap darurat pencegahan dan penanganan COVID-19.
”Kita berharap dengan dikeluarkan keputusan ini bisa membantu para pelaku dalam mengatasi dampak ekonomi,” sebutnya.
Kepala BPKPD Kabupaten Malaka, Aloysius Werang saat dikonfirmasi wartawan membenarkan hal itu.
”Pengumuman itu dikeluarkan dan berlaku sejak ditandatangani Bupati Malaka per 4 Mei 2020 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut,” katanya.
Rujukannya pembebasan pajak hotel dan restoran yakni Keputusan Presiden RI no 12/ 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19 dan Keputusan Bupati Malaka No 99 tahun 2020 tentang penetapan status tanggap darurat bencana non alam COVID-19 di Kabupaten Malaka. (edy sumantri)
