POLITIK

Tak Terima Dana Reses, Anggota DPRD Ini Malah Diperiksa BK DPRD Belu

Agustinho Pinto

ATAMBUA, Kilastimor-Anggota DPRD Belu, Frans Xaver Saka tetap pada pendiriannya untuk menjalankan reses di dapilnya tanpa menggunakan dana reses yang dialokasikan sebesar Rp 25 juta.
Keputusan wakil rakyat itu diambil sebagai bentuk kepedulian atas pandemi COVID-19 yang menyebabkan ekonomi masyarakat menurun.

Keputusan pro rakyat itu, ternyata berbeda dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD Belu. BK yang diketuai Eduardus Mauboi itu malah memeriksa anggota DPRD itu, dengan dasar melanggar tatib.

Ketua BK DPRD Belu, Eduardus Mauboi yang dikonfirmasi media ini, Rabu (13/5/2020) terkait informasi pemeriksaan terhadap anggota DPRD Belu Frans Saver Saka yang kerap disapa Apin Saka membenarkan hal itu.

“Informasi tentang pemeriksaan anggota DPRD Apin Saka benar. Kami dari BK sudah panggil untuk diklarifikasi dan sementara dalam proses,” paparnya.
Ditanyai apakah telah ada kesimpulan dari pemeriksaan itu, dia tidak menjawabnya.

Terpisah, Anggota BK DPRD Belu, Agustinho Pinto yang dikonfirmasi mengatakan hal yang sama.
Dikemukakan, anggota DPRD yang tidak mengambil dana reses atas nama Apin Saka telah dilakukan klarifikasi.

Hasilnya kata dia, yang bersangkutan melakukan reses walau tidak mengambil dana reses. Hal ini dibuktikan dengan dimasukannya pokok pikiran dan laporan reses kepada pihak Setwan.

Masih menurutnya, pihaknya sudah memasukan laporan kepada pimpinan DPRD, untuk ditindaklanjuti. “Kita sudah masukan laporan hasil klarifikasi ke pimpinan. Kita tunggu tindaklanjutnya,” papar dia.

Baca Juga :   Besok, Jefri Riwu Kore dan Hermanus Man Mendaftar ke Nasdem. Hengky Benu Daftar Sebagai Balon Wali Kota

Ditanyai apa pelanggaran atas tata tertib DPRD yang lakukan Apin Saka, dia mengatakan, ada pelanggaran, hanya dirinya lupa pasal tatib DPRD Belu.

Terpisah, anggota DPRD Belu, Apin Saka membenarkan dirinya tidak menerima atau memgambil dana reses, akibat pendemi COVID-19 yang terjadi. Meski tidak terima dana reses, anggota Fraksi Demokrat itu tetap melakukan reses secara pribadi.

Diberitakan sebelumnya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia membuat aktivitas masyarakat nyaris terhenti, seiring dikeluarkannya protokol kesehatan oleh pemerintah, terkhusus phsycal distancing atau social ditancing.

Namun hal berbeda ditunjukan oleh 29 anggota DPRD Belu yang nekat menjalankan reses ditengah social distancing dan keterpurukan ekonomi yang dialami masyarakat. Tanpa mempedulikan anjuran pemerintah, 29 anggota DPRD tetap nekat jalankan reses.

Sesuai informasi yang dihimpun media ini, dana reses hanya diterima oleh 29 anggota DPRD dari 30 anggota DPRD Belu yang ada.
Pasalnya satu anggota DPRD, Frans Xaver Saka enggan menggunakan uang resesnya, akibat pandemi corona.

Dalam reses ini, setiap anggota DPRD mendapat dana reses sebesar Rp 25 juta, ditambah uang perjalanan dinas dalam daerah. Totalnya dana reses mencapai Rp 725.000.000. Tentunya akan lebih besar lagi jika ditambah uang perjalanan dinas dalam daerah.

Guna memastikan adanya reses tersebut, media ini mengkonfirmasi Sekretaris DPRD (Sekwan) Belu, Servasius Boko Helamau, Jumat (24/4/2020).
Kepada kilastimor.com, Servas Boko sapaan karibnya enggan berkomentar dan meminta media ini konfirmasi ke pimpinan DPRD Belu. “Soal reses, silahkan konfirmasi langsung ke pimpinan DPRD,” bilangnya.

Baca Juga :   Kejari Belu Mulai Periksa Dugaan Penyimpangan Dana Desa Baudaok

Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu yang dikonfirmasi Jumat (24/4/2020) membenarkan reses yang dilakukan anggota DPRD. “Benar, reses sudah dijalankan beberapa pekan lalu, tetapnya sebelum Paskah,” ungkapnya yang saat itu didampingi Wakil Ketua I DPRD Belu, Yohanes Jefri Nahak.

Dikemukakan, jika ada anggota DPRD Belu yang tidak mau menerima dana reses, itu merupakan hak anggota tersebut. “Tapi saya kira semua terima dana reses,” bilangnya.

Reses bilangnya, melekat dengan jabatan DPRD Belu. Mau physical distancing ataupun social distancing, pihaknya wajib menjalankan reses.
Di DPRD Belu ada dua kewajiban, pertama kewajiban sidang dan reses. Untuk sidang, DPRD sedang menyiapka sidang LKPj Bupati Belu. Sedangkan reses yang telah dijalankan beberapa pekan lalu.

Dia malah mengatakan DPRD yang tolak dana reses akibat corona itu tidak paham tupoksi DPRD Belu. Dan diragukan pokok pikiran (Pokir) dan cacatan strategis melalui komisi.

Reses terang dia, bukan bukan tutup pertemuan. Itu keliru. Terminologi Reses yakni libur sambil menyerap aspirasi. “Coba cek, apakah anggota DPR RI dan DPRD Provinsi datang lakukan reses? Mereka hanya jalan-jalan keliling untuk mendapat aspirasi,” timpalnya.

Dicecar apakah hal yang sama dilakukan DPRD Belu sambil menghabiskan uang Rp 25 juta per orang, Cypri Temu mengatakan tidak juga. Jalan-jalan yang membawa manfaat.

Menyoal apakah reses tidak mengumpulkan masyarakat, dan ada hak transportasi untuk masyarakat yang hadir, dia membantahnya. Silahkan cek tidak ada pos itu untuk masyarakat.

Baca Juga :   SBS Siap Mundur dari PNS dan Bersaing dengan Kader Terbaik Malaka

Ditanyai lagi seperti apa pertanggungghawaban dana reses, dia mengatakan pihaknya hanya perlu menyampaikan pokok pikiran dan catatan strategis. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top