TIMOR

Pengangkatan 1.712 Teko Guru Bermasalah, Banggar DPRD TTU Diperiksa Jaksa

Ketua DPRD TTU dan Mantan Ketua DPRD TTU pose bersama sebelum diperiksa di Kejari TTU

KEFAMENANU, Kilastimor.com-Sejumlah Pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT Periode 2014-2019 menghadiri undangan Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan penyimpangan dalam pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT), guru pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2018-2019.

Polemik status 1.712 orang tenaga kontrak guru yang direkrut Pemerintah Kabupaten TTU sebelum penetapan APBD tahun 2019 mulai mengerucut. Kendati perekrutan tersebut sebelumnya tidak terakomodir dalam APBD Induk tahun 2019, Pemerintah Daerah TTU bersikukuh mengangkat PTT sebanyak 1.187 tenaga tenaga kontrak guru tersebut dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah, serta sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada para tenaga kontrak guru.

Namun Badan anggaran DPRD TTU waktu itu hanya mengakomodir sebanyak 525 orang PPT sementara itu sebanyak 1.187 orang tidak di akomodir dan Pemda TTU melakukan pengangkatan PPT tanpa persetujuan Banggar DPRD TTU APBD 208-2019.

Dalam pantauan media ini, Pimpinan Banggar yang diperiksa diantaranya, Ketua DPRD TTU, Hendrik Frederikus Bana, Mantan ketua DPRD TTU periode 2014-2019 Hendrikus Frengky Saunoah, Wakil ketua DPRD TTU Amandus Nahas, Yasintus Lapenaif serta mantan Wakil ketua Periode 2014-2019 Yoseph Nube.

Kepada Wartawan Ketua DRPD TTU, Hendrik Frederikus Bana kepada media pada Rabu (3/06/2020) membenarkan, jika phaknya memperoleh surat undangan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU perihal adanya dugaan penyimpangan dalam pengangkatan PTT Guru pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten TTU tahun 2018-2019.

Baca Juga :   Persani NTT Gandeng Telkomsel Gelar Sosialisasi Disabilitas di Oelnasi

Tetapi dirinya tidak tahu menahu persoalan PTT karena baru saja dilantik menjadi anggota sekaligus Ketua DPRD pada Oktober tahun 2019. Namun, atas pemanggilan terhadap kelima anggota Banggar yang kini masih menjabat sebagai anggota DPRD TTU dirinya telah mengizinkan anggotanya memenuhi panggilan pihak kejari TTU.

“Selaku pimpinan, pihaknya mengizinkan tiga Pimpinan Banggar untuk memenuhi panggilan jaksa. Perlu diketahui saya sendiri baru dilantik Oktober 2019 lalu. Sedangkan pembahasan terkait program dan kegiatan ini tahun 2018. Sehingga untuk keterangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan itu lebih diketahui Pimpinan Banggar periode 2014-2019,” ujarnya.

Sementara itu, Mantan ketua DPRD TTU Hendrikus Frengky Saunoah yang juga merupakan pimpinan Badan Anggaran saat itu, kepada media sebelum memasuki ruang pemeriksaan mengatakan, kedatangan pihaknya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU atas undangan Kejaksaan guna dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai mantan Pimpinan Badan Anggaran periode 2014-2019.
Dalam undangan tersebut pihaknya diperlukan untuk memberi keterangan selaku Pimpinan Badan Anggaran ketika itu sehubungan adanya dugaan penyimpangan dalam pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT), guru pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten TTU tahun 2018-2019.

“Saya kooperatif dan siap memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada Kejari TTU atas informasi yang dibutuhkan tetapi dirinya baru saja memenuhi panggilan dari Kejari TTU sehingga belum dapat mengetahui dengan pasti apakah benar adanya temuan atau tidak dalam kegiatan pengangkatan PTT pada Dinas PKO Kabupaten TTU tahun 2018 dan 2019 silam.

Baca Juga :   PPS Keluhkan Honor yang Belum Dibayar KPU Belu Pasca Pemilu

“Soal temuan kami belum tahu. Tapi sebagai pimpinan Banggar saat itu, kita akan memberi keterangan sejelas-jelasnya sesuai yang kita tahu saat itu,” jelasnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU, Bambang Sunardi, ketika dikonfirmasi membenarkan undangan Kejaksaan kepada pimpinan Banggar periode 2014-2019 melalui surat perintah penyelidikan Kejari TTU Nomor: sprint 264/N.3/2/Fd.1/05/2020 dan tertanggal 05 Mei 2020. Dirinya meminta dukungan dari semua pihak untuk mendapat titik terang dalam penyelesaian pengangkatan PTT yang berlawanan dengan hukum.

“Benar ada undangan kepada pimpinan Banggar untuk dimintai keterangan atas penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dalam pengangkatan PTT Guru pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Ini masih penyelidikan sebenarnya tidak perlu diekspose tapi karena sudah diketahui saya harus benarkan. Mohon dukungan biar kasus ini cepat selesai,” tandasnya. (isto santos)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top