KUPANG, Kilastimor.com-Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan dilingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi NTT melalui virtual aplikasi Zoom, Jumat, (17/7/2020).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru, SE. MPH., mengemukakan pelantikan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, berdasarkan Peraturan MenPAN-RB Nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional dengan tujuan untuk menjamin kepastian dan pengembangan karier pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi.
PerMenPAN-RB No. 28 Tahun 2019 merupakan instrumen yang memberikan peluang pengembangan karir agar organisasi pemerintahan tetap berjalan dengan sistem karier berbasis fungsional serta demi kesejateraan pegawai.
Pengalihan jabatan administrasi ke fungsional paparnya, juga dikarenakan basis kerja di organisasi pemerintahan tidak hanya di jabatan struktural saja, tetapi juga dijabatan fungsional.
Oleh karena itu mekanisme pengembangan karier, pengembangan kompetensi,penataan kelas jabatan formasi dan peta jabatan serta pola karier jabatan fungsional sudah harus menjadi perhatian.
Dilanjutkan, pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan, dapat diberikan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Pemberiaan tugas dan fungsi koordinasi tersebut diberikan dalam bentuk tugas tambahan sebagai koordinator, tidak bersifat menetap dan didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja instansi pemerintah. Koordinator dan sub koordinator bukanlah jabatan tetapi merupakan peran.
Sesuai Keputusan BKKBN kata Marianus, Perwakilan BKKBN NTT hari ini melantik 17 pejabat administrator menjadi pejabat fungsional.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam sambutannya mengemukakan bahwa hari ini diseluruh provinsi di Indonesia melantik dan mengambil sumpah/janji bagi pejabat fungsional sebanyak 149 orang pejabat ahlimadya dan pejabat fungsional ahlimuda 522 orang, dengan 19 jenis struktur jabatan fungsional dan 298 orang jabatan masih dalam proses validasi di kemenpan RB dan akan dilantik dalam waktu dekat.
