TIMOR

Bupati dan DPRD TTU Disanksi Tak Terima Gaji Selama Enam Bulan. Ini Alasannya

Raymundus S. Fernandes

KEFAMENANU, Kilastimor.com-
Perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang berujung tidak adanya kesepakatan dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2020.
Akibatnya, baik eksekutif maupun legislatif dijatuhi sanksi pemotongan hak keuangan tersebut.

“Sanksi pemotongan hak keuangan itu berdasarkan Surat Penegasan Gubernur NTT. Ditegaskan Bupati dan anggota DPRD TTU tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan sesuai ketentuan, karena secara bersama-sama tidak menyepakati Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2020,” ujar Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes saat ditemui di Kantor Bupati TTU pada Rabu (1/7/2020).

Dikatakan, besaran hak keuangan Bupati dan DPRD TTU yang dipotong selama enam bulan terhitung mulai bulan Juli hingga bulan desember 2020 mencapai Rp 5 miliar lebih. Dan rencananya, anggaran yang saat ini masih ada di kas daerah tersebut akan dialihkan untuk kegiatan-kegiatan lain yang efektif pada perubahan anggaran mendatang.

“Kita semua wajib patuhi ketentuan yang berlaku. Saya pun siap terima sanksi potongan hak keuangan selama 6 bulan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD TTU, Hendrik Frederikus Bana saat ditemui secara terpisah mengatakan, pihaknya bersepakat akan bersurat ke Pemeritah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk menyampaikan kronologis bahwa proses sidang tiga telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku, dan anggaran telah ditetapkan pada 29 November 2019 lalu.
Namun, pada 30 November 2019, pihak Pemerintah Daerah meminta DPRD mengamandemen palu kesepakatan pada 29 November 2019.

Baca Juga :   Pilkades Lima Desa di Belu Dilaporkan ke DPRD Belu

“Kita akan melakukan konsultasi ke provinsi dan menyampaikan bahwa proses sidang tiga dilewati sesuai mekanisme. Penetapan anggaran tertanggal 29 November 2019. Seluruh tahapan sudah kami lewat. Tetapi 30 november 2019 Pemda meminta kami mengamandemen palu kesepakatan yang sudah ditetapkan tanggal 29 Novmeber itu. Tetapi proses penetapan sudah final,” punkasnya. (isto santos)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top