TIMOR

Hadiri Rembug Desa di Raihat, Bupati Belu Tegaskan Pengobatan Gratis Hanya dengan BPJS

ATAMBUA, Kilastimor.com-Dalam rangka sinkronisasi Pembangunan Daerah Perbatasan, Pemerintah Kecamatan Raihat menginisiasi pelaksanakan kegiatan penyegaran Tupoksi Kepala Desa dan Perangkat Desa Perbatasan dalam Mendukung Pembangunan Perbatasan.
Kegiatan itu bertemakan Rembug Desa se-Kecamatan Raihat, berlangsung di Taman Kehati Webot, Haekesak, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kamis (9/7/2020).

Rembug desa bermartabat ini dihadiri oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, Wakil Bupati Belu, JT. Ose Luan, Kadis PUPR, Vincent K. Laka, Kadis Pertanian, Gerardus Mbulu, Kaban Kesbangpol, Marius Loe, Camat Raihat, Arther Rinmalae, juga enam Kepala Desa se-Kecamatan Raihat, tokoh adat dan aparat desa serta masyarakat Tohe Sekira 200 orang.

Camat Raihat, Arther H. Rinmalae, SP dalam sapaan awal menyampaikan bahwa dalam wilayah Kecamatan Raihat terdapat 6 Desa yang memiliki Topografi dan Sumber Daya Alam yang berbeda.
Oleh karena Perbedaan ini, pihaknya berinisiasi mensinkronkan segala perencanakan dalam RPJMDesa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

RPJMDesa yang dirancang dan dibuat oleh Pemerintah Desa bilangnya, harus sesuai dengan Visi-Misi Desa dan haruslah disesuaikan dengan Visi Misi Pemerintahan saat ini. Hal ini sebagai wujud nyata kesiapan sumber daya manusia Raihat dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa secara khusus dan Kabupaten Belu secara Umum.

Lanjutnya, kegiatan hari ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa, baik perangkat teknis maupun kewilayahan demi menunjang perencanaan, pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan khususnya wilayah perbatasan kecamatan raihat.

Selain itu, melalui kegiatan ini akan terbangun dan terbentuk sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan pemerintah desa. “Dengan demikian akan terwujud efisiensi dan efektifitas pembangunan alias perencanaan pembangunan tepat pada sasaran,” ungkapnya.

Pihaknya dalam kegiatan ini, juga menyasar lembaga kemasyarakatan desa seperti RW dan para ketua RT sebagai mitra pemerintah desa yang perlu ditingkatkan kapasitasnya.

Baca Juga :   Swakelola, Gedung SMKN 1 Atambua Ditargetkan Tuntas Maret Nanti

Pada bagian akhirnya, Camat Raihat menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Belu yang berkesempatan hadir pada kegiatan ini walau banyak agenda serta kegiatan lainnya yang harus dilaksanakan.

Bupati Belu, Willybrodus Lay dalam sambutannya mengapresiasi camat Raihat, enam Kepala Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparatur desa serta semua pihak yang hadir, karena telah merencanakan kegiatan bermartabat ini.

Willy Lay sapaan karibnya mengatakan dirinya bersama Wakil Bupati dan semua pimpinan OPD se-Kabupaten Belu memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat besar, demi mencapai Kesejahteraan Masyarakat.

Selain bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pihaknya adalah pelayan masyarakat yang selalu siap 1×24 jam bekerja bagi masyarakat Belu pada umumnya.

Untuk itu, pada kegiatan ini, alangkah baiknya dilakukan dialog terbuka agar tidak monoton.

“Pak Camat, kita dialog saja. Silahkan diatur secara baik sehingga bapak/ibu sekalian bisa menyampaikan pendapat,pernyataan, pertanyaan dan hal lainnya yang bersifat konstruktif. Untuk itu maukah saya akhiri sambutan ini? Akhirnya semua peserta sontak menjawab setuju. Kegiatan selanjutnya adalah dialog bersama masyarakat, yang dipandu oleh Camat Raihat berkaitan dengan materi kegiatan hari ini ataupun hal lain dengan tetap menjaga budaya dan adat rai Belu, tanah Sahabat dengan menjunjung tinggi Kneter no Ktaek.

Kesempatan pertama waktu dialog disampaikan oleh salah seorang Kepala Dusun di Desa Tohe, Melki Fahik. Dia menanyakan tentang keseriusan Pemda melaksanakan kegiatas penyediaan sarana prasarana air minum di Desa Tohe.

“Bapak Bupati, kita secara bersama telah melaksanakan survey pada Lokasi sumber mata air We Sanis bersama OPD terkait. Sampai dimana rencana Pembahasan dan eksekusi hasil Survey tersebut?

Baca Juga :   OPD Malaka Siap Dibahas Bersama Anggaranya

Penanya kedua Kasie Kesrah Desa Maumutin. Dia menanyakan tentang bagaimana cara Pemerintah Daerah mengaktifkan kembali Lembaga Adat yang mati suri. Ia juga bertanya tentang bagaimana peran pemerintah daerah menyediakan fasilitas Rumah sakit dan mengratiskannya.

Bupati Belu kemudian menjawab pertanyaan masing-masing. Survey We Sanis yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, telah dibahas bersama dinas terkait dan Kepala Dinas PUPR saat ini hadir. We Sanis itu airnya berlimpah, hanya waktu pengerjaan sebelumnya bak penampung itu tidak mampu menampung air karena terkikisnya tanah disekitar bak penampung.
Oleh karena itu, akan membangun penampung baru, dengan sistem kerja padat karya. Masyarakat secara swadaya menyiapkan batu, tukang terampil dan kebutuhan lain, sebab hal ini bisa menjawab dan meningkatkan kesadaran masyarakat. “Jika setuju akan kita anggarkan. Semoga dapat terealisasi harapan masyarakat yang merupakan harapan kita bersama,” ungkapnya.

Terkait lembaga adat itu, sekira tahun 2009 telah diatur regulasi dan terbentuk pengurusnya. Saat itu Ketua Lembaga Adat terpilih yakni Alm. Drs. Paulinus Asa dan Alm. Taolin Ludovikus. Namun beliau berdua telah tiada. “Saya sangat mendukung hal ini, dan saya sudah melakukan pertemuan dengan pemangku adat se-kabupaten Belu dan semoga dapat terwujud. Pertemuan itu sudah kami laksanakan dan mari kita semua mendukung agar Lembaga Adat ini bisa aktif kembali,” tuturnya.

Soal rumah sakit dan pengobatan gratis, bupati menjawab sekaligus meluruskan pertanyaan ini. Pemerintah daerah tidak diperkenankan melaksanakan Program pengobatan gratis sesuai Regulasi yang ada.
Hal ini tercantum dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang APBD. “Kita harus bekerja dan berjalan diatas regulasi. Rumah Sakit di Atambua siap menampung dan menerima semua pasien yang dirujuk dari Puskesmas.
Berkaitan dengan kata gratis, negara telah menjamin masyarakat agar berobat secara gratis melalui BPJS.

Baca Juga :   Tak Terealisir Raskin 13, Warga Adukan Kades Tohe ke DPRD Belu

“Jadi pengobatan Gratis dengan membawa KTP itu tidak bisa dan tidak mungkin terjadi. Di Indonesia pengobatan gratis itu tinggal 2 wilayah, dan kemungkinan besar akan dihapus karena berlawan dengan Permendagri. Yang dianjurkan itu hanya melalui BPJS, JKN KIS dan Jamkesda. Pemerintah Daerah harus taat pada aturan yang lebih tinggi,” bilangnya.

Berkaitan dengan pengobatan gratis ini, Wakil Bupati Belu, Drs. JT. Ose Luan juga angkat bicara.

Ose Luan menjelaskan, Pemerintah Daerah terus berupaya menyelesaikan tugas dan tanggungjawab di bidang kesehatan. Untuk diketahui bahwa, sekira 18 ribu KK yang belum tersentuh dan itu bisa dianggarkan sekira Rp 2,3 Miliar. Hal ini terlalu kecil untuk dikerjakan karena tugas kami hampir rampung dalam rangka mengupayakan serta menyesaikan usulan Jamkesda.
Disitulah bisa bicara tentang Pengobatan gratis yang searah, selaras dan sejalan dengan aturan.

“Pemerintah daerah tidak boleh berlawan dengan aturan. Jika Bupati dan Wakil Bupati melanggar aturan, maka itu bukan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah Pemerintahan yang menjunjung tinggi aturan, menghargai adat dan orang beragama yang baik. Jika kita bekerja sesuai aturan niscaya perjalanan pemerintahan akan berjalan secara baik,” tandasnya.

Diakhir kegiatan, Bupati dan Wakil Bupati Belu mengharapkan agar Pemerintah Desa bekerja menggunakan akal Sehat, tidak muda tergoda dengan uang dan terus menjalin dan menjaga sinergitas dan bersahabat dengan aparat, lembaga dan masyarakat sehingga Kegiatan pembagunan dapat berjalan sesuai harapan, baik di desa, kecamatan dan Kabupaten Belu yang dicintai bersama. (engel talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top