HUKUM & KRIMINAL

HUT Bhayangkara, SBS Sampaikan Terima Kasih Kepada Kapolri

BETUN, Kilastimor.com-Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran mewakili maayarakat Malaka mengucapkan terima kasih kepada Kapolri, Kapolda NTT yang telah membentuk Polres Malaka. Hal itu ditandai dengan dilantiknya Kapolres Malaka, AKBP Albert Neno SH. sebagai Kapolres Malaka Perdana pada 18 Desember 2019 lalu, di Kupang, NTT.
Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran MPH (SBS) mengatakan hal itu dalam sambutannya diacara syukuran Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 74 Bhayangkara di Glory Hall, Betun, Rabu (1/7/2020).

Lebih Lanjut SBS sapaan karibnya mengatakan, Polres Malaka hadir pada saat yang tepat. Pasalnya, diakhir 2019 lalu, dunia dilanda persoalan yang besar yaitu Pandemi COVID-19.

Dalam upaya mencegah pandemi ini, kehadiran kepolisian di Kabupaten Malaka sangat penting dan turut berperan aktif menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga masyarakat Malaka masih terlindungi hingga saat ini.

“Pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali ketika secara resmi pemda dan masyarakat Kabupaten Malaka menerima kehadiran Kapolres Malaka, ditandai dengan upacara sederhana yang berlangsung di Pantai Motadikin. Waktu itu Pemkab Malaka bersama masyarakat meminta tiga hal kepada kapolres yang harus dikerjakan didaerah ini.
Pertama adalah ketertiban berlalulintas. Hal ini diminta karena kecelakaan di Malaka akibat tidak disiplin mengakibatkan banyak korban. Lakalantas bukan hanya karena kelalaian para pengemudi namun karena infrastruktur jalan dan rambu-rambu yang belum standar. Sejak saat itu Polres Malaka telah mencanangkan sebagai penertiban lalulintas sebagai program utama untuk dilaksanakan di daerah ini.

Baca Juga :   KPK Serahkan Rekomendasi Pimpinan Impian ke Pansel

Yang kedua, Pemda Malaka meminta agar masalah perkelahian antar masyarakat, baik pemuda ataupun antar kampung sedapat mungkin harus dihentikan. Hal ini telah terlaksana dengan baik, menurut prosedur dan protap pencegahannya oleh Polres Malaka.

Dan ketiga adalah bersama Pemda Malaka mencegah terjadinya korupsi di Kabupaten Malaka. Berbicara mengenai pemberantasan korupsi tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebab bicara tentang korupsi itu bukan narasi atau kata-kata seseorang tanpa alat bukti. Orang yang menulis dan menuduh seseorang tanpa alat bukti dan tidak melalui prosudur hukum adalah orang -orang gagal faham tidak berpendidikan.

“Korupsi itu bukan hanya di buktikan oleh kata-kata tapi harus ditempuh melalui proses dengan bukti dan alat bukti yang lengkap. Masyarakat diminta bekerjasama dengan aparat hukum agar bersama mencegah korupsi. Salah satu caranya yakni melaporkan kepada aparat penegak hukum disertai bukti lengkap agar aparat kepolisian melakukan pencegahan dan penindakan.

“Tidak boleh menuduh seseorang tanpa melalui proses hukum, karena itu perbuatan orang yang gagal faham dan tidak berpendidikan serta hidup tidak sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat. Kita saat ini berada di Negara Repulik Indonesia, negara yang berdasarkan hukum dimana jika ada persoalan hukum, harus diselesaikan dengan prosedur hukum yang berlaku, seperti penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan dan putusan hukum oleh majelis hakim. Selama itu belum, kita jangan berandai-andai bahkan menuduh tanpa bukti,” terangnya.

Baca Juga :   Dana Pilkada untuk KPU dan Bawaslu Belu Rp 25,5 Miliar

Dia melanjutkan, sesesorang yang baru ditetapkan sebagai tersangka,
belum tentu bersalah. Pasalnya harus dibuktikan lewat pengadilan. Jika sudah divonis tapi masih ada upaya banding, seseorang itu belum bisa dikatakan korupsi kecuali sudah ada keputusan yang tetap atau inkrah.

“Saya berharap kita semua berupaya agar korupsi di Kabupaten Malaka sedapat mungkin dicegah.
Saya merasa senang beberapa waktu yang lalu bapak Kejati NTT mengatakan bahwa tidak boleh takut untuk menyelenggarakan pembangunan, apabila ada keraguan bertanya dan konsultasi kepada aparat penegak hukum, agar pembangunan tetap berjalan dan tidak ada kesalahan,” timpalnya.

Dimasa pandemi COVID-19 ini urai dia, pihaknya menganggaran berdasarkan Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden agar tidak ada kesalahan. “Sebelum kita gunakan, kita minta pendampingan dari APIP dan kita juga minta APH mengawalnya. Tujuan kita yakni mencegah terjadinya korupsi,” tutupnya.

Pada bagian akhir, dia berterimakasih kepada Kapolres Malaka, Dandim Belu dan anggotannya yang dengan setia mendampingi para kepala desa guna membagikan bantuan kepada masyarakat.
Mantan Kadis Kesehatan Provinsi NTT juga berharap upaya yang baik dari pemerintah tidak boleh di cederai oleh ulah oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan bantuan tersebut.

Sementara Kapolres Malaka, AKBP Albert Neno dalam pidatonya mengatakan, peringatan hari Bhayangkara ini tidak hanya sekedar rutinitas. Hal yang paling penting pada peringatan HUT bhayakara tahun ini adalah evaluasi apa yang menjadi kekurangan pada waktu lalu dalam melaksanakan tugas dan fungsi yakni melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat serta penegakan hukum. “HUT tahun ini memotivasi kami untuk menginstospeksi dan mengoreksi diri sehingga dapat melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Dengan begitu dapat melakukan pembenahan-pembenahan terbaru. (edy sumantri)

Baca Juga :   Satgas Pamtas: Sejauh Ini Kita Berhasil Eliminir Penyelundupan di Perbatasan
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top