TIMOR

Evaluasi Dana Desa, Pjs Bupati Belu Minta Kades Ikuti Regulasi

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pengelolaan dana desa tahun 2020 dievaluasi. Evaluasi tersebut dihadiri Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Belu, Drs. Zakarias Moruk, MM sekaligus
membuka kegiatan evaluasi Dana Desa se-Kabupaten Belu Tahun 2020. berlangsung di
Kegiatan evaluasi dana desa berlangsung di Lantai Satu Kantor Bupati Belu, Kamis (5/11/2020).

Pjs. Bupati Belu, Drs. Zakarias
Moruk, MM dalam arahannya mengatakan pertemuan hari ini untuk evaluasi pengelolaan dana desa, setelah mendapat hasil evaluasi dari BPKP terkait penggunaan dana desa. Sesuai catatan ada empat desa yang manajemen sudah bagus tetapi masih memiliki kendala, sehingga pada hari ini untuk mencari solusi yang menjadi beban kabupaten.

Masih menurutnya, tahap ketiga masih tersisa Rp 7 miliar. Mudah-mudahan akhir bulan November ini bisa tersalurkan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT itu mengajak
agar para kepala desa untuk mengikuti seluruh materi yang disampaikan dengan baik, sehingga dapat mengikuti regulasi, baik
Permendes maupun peraturan lainnya agar menyerap Dana Desa Tahun 2020 ini dan bisa tersalurkan dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD
Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, S.IP mengatakan Pemerintah melalui
Kementerian Desa PDTT dan Kementerian terkait lainnya telah merevisi regulasi berkaitan dengan tata kelola dana desa baik itu Permendes maupun peraturan Menteri
Keuangan.

Perubahan ini difokuskan pada
tiga hal terkait situasi pandemi Covid-19 yakni pencegahan dan penanganan Covid-19, padat karya tunai desa, dan Bantuan Langsung Tunai Desa.
Penyaluran Dana Desa dari rekening umum kas negara ke rekening kas desa sampai saat ini telah mencapai 80 persen sisa 20 persen pada tahap tiga penyaluran ADD, BHP, BHR telah memasuki tahap 2 untuk 63 desa telah disalurkan dan sementara proses 6 Desa yakni Mandeu, Te’un, Naitimu, Fohoeka dan Lakanmau.

Penyaluran BLT dana desa bagi 9.217 KPM pada 69 desa untuk enam bulan yaitu April sampai September 2020 tahap satu dan tahap dua telah 100 persen. Untuk tahap ketiga
sementara berproses.

Dengan terbitnya Permendes 14 Tahun 2020 dan PMK 156 Tahun 2020 yang
mengamanatkan kepada desa untuk
menganggarkan dan menyalurkan BLT Dana Desa tahap tiga untuk tiga bulan ketiga yakni Oktober, November dan Desember 2020
menimbulkan persoalan baru di desa, karena aturan yang disampaikan tidak dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga bisa memudahkan desa melakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran sesuai regulasi yang ada. Ada desa yang sejauh anggaran dana desa masih tersedia dapat
dilakukan penyaluran BLT, sementara yang dana desa tidak tersedia lagi karena sudah digunakan untuk pembiayaan kegiatan sesuai dengan APBDes tidak dapat melakukan penganggaran dan penyaluran
BLT.

Masih menurutnya, rekonsiliasi Silpa dana desa tahun
2015-2018 dan 2019 sesuai ketentuan pasal 52 PMK 205 tahun 2019, telah dilakukan oleh desa dan Pemerintah Kabupaten Belu dalam hal ini Dinas PMD dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu. Data aplikasi 33 Desa telah melakukan rekonsiliasi dan 36 desa lainnya sementara berproses.

Terpantau, hadir Dalam Rapat Evaluasi, Plt. Sekretaris
PMD Provinsi NTT, Hendrik Nggadas
Kepala Kejaksaan Negeri Atambua, Alfons Loe Mau, SH, M.Hum, Kepala KPPN Atambua
Suaharto, Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu, Drs. Marsel Mau Meta, para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Belu. (*/ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top