RAGAM

Jamal Ahmad: Tidak Ada Bansos dari Dinsos Provinsi NTT untuk Dibagikan ke Kelompok di Belu

Jamal Ahmad

ATAMBUA, Kilastimor.com-Kadis Sosial, Provinsi NTT, Jamal Ahmad angkat bicara terkait dugaan pembagian uang Rp 7,5 juta per kelompok masayarakat di Belu, terkait kepentingan politik.
Ketika dikonfirmasi media ini, Kamis (20/11/2020) mengemukakan, pihaknya tidak memiliki bansos untuk dibagikan kepada kelompok masyarakat di Belu sebagaimana diinformasi beredar.

Saat ini lanjutnya, pihaknya tengah memproses dan membagikan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Provinsi dalam bentuk beras dan tabungan uang Rp 300.000. “Itu yang dinsos lakukan,” tandasnya.

Dia menambahkan, untuk bansos tidak ada pada pihaknya. Hanya saja, tidak menutup kemungkinan ada pada perangkat daerah lain dilingku0 Pemprov NTT terkait segmen pemberdayaan ekonomi pasca Covid-19.
“Tanya saja ke dinas lain, kita masing-masing urus dinas, jadi saya kurang tau. Silahkan cari tahu,” bilangnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT, Johanis Mau yang dikonfirmasi media ini mengaku tidak ada dana pemberdayaan sebagaimana dijanjikan. “Tidak ada dana bantuan seperti itu ditahun ini,” bilangnya.

Dia mengemukakan, Dinas Kopnakertrans tahun 2019 lalu, telah mengalokasikan bantuan WP sebesar Rp 7,5 jt per Wirausaha Pemula (WP) di 10 Kabupaten/Kota termsuk Belu. Untuk Belu terdapat 45 WP penerima. “Dananya sudah diterima dan digunakan oleh UMKM, termsk bantuan WP dari Kemenkop.

Dia berharap masyarakat tidak mudah dibodohi dan termakan janji-janji palsu.

Terpisah, Ketua DPRD Provinsi yang dikonfirmasi media ini terkait dugaan pembagian Bansos Pemprov NTT untuk kepentingan politik salah satu paket di Belu mengemukakan, Bantuan Sosial (Bansos) yang dimiliki Pemprov NTT, merupakan uang negara.

Karena uang negara tegas dia, maka tidak siapapun yang bisa mengklaim untuk kepentingan kelompok tertentu. “Jika ada Bansos, itu uang negara yang diberikan kepada masyarakat. Karena itu, tidak boleh diklaim pihak tertentu,” ungkapnya.

Bansos bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat berhak atas bansos sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan bansos yang dibagikan, karena sudah sepantasnya masyarakat menerima bantuan yang ada.

Terkait adanya bansos yang diklaim paket tertentu di Kabupaten Belu, dia mengatakan tidak ingin mendahului, karena dirinya masih akan berkoordinasi dengan komisi dan OPD-OPD terkait. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top