ATAMBUA, Kilastimor.com-Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemda Belu dari BPK Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019, mendapat perhatian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Muliayani Indrawati.
Menkeu memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu dibawah kepemimpinan Bupati Belu, Willybrodus Lay dan Wakil Bupati Belu, JT. Ose Luan.
Penghargaan tersebut diberikan Menteri Keuangan melalui Kepala Perwakilan Kemenkeu NTT, Lydia Kurniawati Christyana berupa piagam yang diterima Pjs. Bupati Belu, Zakarias Moruk di ruang rapat Bupati Belu, Senin (09/11/2020).
Hadir menyaksikan, Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr, Penjabat Sekda Belu, Kepala BPKAD Belu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu dan Pejabat Kantor Perwakilan Kemenkeu NTT serta pimpinan OPD Lingkup Pemkab Belu.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Propinsi NTT, Lydia Kurniawati Christyana dalam sambutannya mengatakan, ini penghargaan yang kali kedua atas Opini WTP yang diraih Pemda Belu.
“Selamat tentunya kepada Pemda Belu yang sudah meraih prestasi Opini WTP untuk LKPD Periode 2019,” ungkap Lydia sebagaimana dilansir dari gerbangntt.com.
Dikatakan, Pemkab Belu diharapkan tidak terlena dengan opini WTP yang diberikan atas LKPD 2019. Karena itu perlu berjaga untuk LKPD 2020.
“Pasalnya, tantangan di tahun 2020 tentu dirasa lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnynya. Mengingat saat ini kita harus mempertanggungjawabkan Anggaran Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.
LHP BPK Perwakilan NTT untuk LKPD 2019 pada Kabupaten Belu lanjutnya, perlu diapresiasi dan disambut gembira. Tetapi semua sepakat untuk pertahankan itu akan jauh lebih sulit dibanding meraihnya.
Lydia menuturkan, masih ada catatan ketidakpatuhan atas LKPD 2019. Maka untuk menjaga LKPD 2020, perlu diselesaikan semua hasil pemeriksaan BPK di 2019.
