HUKUM & KRIMINAL

Ini Hal yang Bakal Dilakukan KPU Belu Pasca Dua KPPS Ditersangkakan Polisi

ATAMBUA, Kilastimor.com-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belu, Mikhael Nahak angkat bicara terkait ditersangkakannya dua anggota KPPS TPS 02, Desa Nanaenoe, Kecamatan Nanaet Duabesi.

Ketika dikonfirmasi Rabu (30/12/2020), Ketua KPU Belu itu menyebutkan pihaknya menyerahkan proses hukum kepada pihak berwajib atau Polres Belu.
“kita serahkan proses ini kepada pihak berwajib,” bilang komisioner dua periode itu.

Sebagai lembaga lanjut Mik Nahak sapaan karib Ketua KPU Belu, tentunya akan menyiapkan bantuan hukum kepada mereka, jika nanti kasus ini dilanjutkan sesuai tingkatannya. “Selaku lembaga tentunya akan menyiapkan bantuan hukum kepada kedua anggota KPPS jika nanti kasus ini dilanjutkan sesuai tingkatannya,” paparnya.

Kasus dugaan pemilih tambahan menggunakan KTP luar Belu di TPS 02, Desa Nanaenoe, Kecamatan Nanaet Duabesi telah memasuki tahapan penyidikan.
Hal ini dikatakan Kapolres Belu, AKBP Khairul Saleh dalam konfrensi pers, Rabu (30/12/2020) di Mapolres Belu.

Dikatakan, kasus dugaan tindak pidana Pilkada Belu dinaikan status ke tingkat penyidikan berdasarkan laporan yang dilaporkan Bawaslu dan Panwascam Nanaet Duabesi dengan LP Nomor: 219/2020, tertangga 18 Desember 2020.

Sesuai hasil penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran tidak pidana pemilu tersebut, paparnya, ditetapkan tiga tersangka masing-masing Akulina Dahu (AD), YM dan VS. “Setelah kita menerima laporan polisi, kami periksa saksi dan terlapor. Kemudian kami gelar perkara yang diikuti Gakumdu. Dari situ kita tetapkan tiga tersangka,” ujarnya.

Baca Juga :   Smart City untuk Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

Dikatakan, tersangka AD menggunakan KTP yang tidak sesuai dengan alamat untuk memilih calon Bupati dan Wabup Belu. Sementara tersangka YM KPPS 05 pada TPS 02 dan VS sebagai KPPS 04 pada TPS 02 Nanaenoe.

Tersangka AD lanjutnya, dijerat dengan pasal 178 huruf c ayat 1, UU
UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wali Kota menjadi Undang-Undang, dengan ancaman penjara 3 tahun atau 6 tahun atau denda Rp 36 juta atau Rp 76 juta.

Sedangkan dua tersangka dari KPPS dijerat dengan UU 10 UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU, dengan ancaman penjara 36 bulan atau tiga tahun atau 144 bulan atau 12 tahun atau denda Rp 36 jt atau Rp 144 juta.

Khusus untuk tersangka AD, telah ditangkap pihaknya Selasa (29/12/2020) kemarin, dan untuk penahanan akan ditentukan hari ini.
Sedangkan YM, VS belum juga ditahan namun berkas keduanya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Belu untuk diteliti.

Kapolres menguraikan, pada 9 Desember 2020 AD mendatangi TPS 02 sekira pukul 12:15 dan diterima VS, selaku KPPS pada saat pemungutan suara di TPS. AD kemudian memberikan KTP dan diserahkan didaftar dalam DPTb. Setelah itu, AD mengambil surat suara ke ketua KPPS lalu memberi hak pilih atau coblos surat suara.
Padahal, sesuai KTP yang ada, AD beralamat di dusun, Fukanfehan, Desa Alas Utara, Kabupaten Belu. “Ini kelalaian penyelenggara dan menurut penyidik dan unsur Gakumdu ada tindak pidana pilkada,” tuntasnya. (ferdy talok)

Baca Juga :   Lurah Garda Terdepan Kemajuan Kota Kupang
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top