RAGAM

KPU Belu Tunggu BRPK dari MK. Nahak: Batas Waktunya Hanya Lima Hari

Mikhael Nahak

ATAMBUA, Kilastimor.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belu hingga kini belum menerima BRPK dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Jika dalam lima hari kedepan tidak diterbitkan Bukti Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan disidangkan, maka pihaknya akan menetapkan paslon terpilih.

“Kita menunggu putusan MK. Jika tidak disidangkan dalam lima hari ini, kita akan tetapkan paslon terpilih. Jika disidangkan berarti menunggu hasil putusan sidang MK,” bilang Ketua KPU Belu, Mikhael Nahak, ketika dihubungi Kilastimor.com, Sabtu (19/12/2020).

Dikemukakan, pasca pendaftaran gugatan, maka MK akan menerbitkan AP3. Kemudian MK menerbitkan Bukti Registrasi Perkara Konstitusi. Jika BRPK diterbitkan dalam rentang waktu lima hari ini, maka MK akan bersidang. Dengan demikian pihaknya menunggu putusan MK.
Sebaliknya jika tidak disidangkan, maka KPU Belu tetapkan paslon terpilih. “Kalo tidak ada BRPK di MK, maka tepat lima hari kami tetapkan pasangan calon terpilihnya,” bilang Mik Nahak sapaan karibnya.

Disebutkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTT dan KPU RI, terkait sengketa yang diajukan. Pihaknya menghormati paslon Sahabat yang melayangkan sengketa perhitungan suara Pilkada Belu.

Diberitakan sebelumnya, pasca pleno rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU Belu, Rabu (16/12/2020) lalu, pasangan Calon Bupati-Babup Belu, Willybrodus Lay-JT. Ose Luan dengan tagline Sahabat resmi mengajukan gugatan atas hasil perhitungan suara ke MK.
Pengajuan gugatan itu sendiri dilakukan Kamis (18/12/2020 kemarin.

Baca Juga :   TABE Komit Bangun Komunikasi Dialogis

Sesuai copyan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 18/PAN.MK/AP3/12/2020 yang diterima Panitera, Muhidin tertulis,
hari ini, Kamis (17/12/2020) pukul 23:18 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, oleh
Willybrodus Lay, SH dan Drs. J. T. Ose Luan, yang merupakan pasangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu, Nomor Urut 1.
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16
Desember 2020 memberi kuasa kepada Novan Erwin Manafe, SH dan kawan-kawan selaku pemohon.

Sedangkan termohon dalam sengketa ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top