RAGAM

Wali Kota Sharing Pengalaman Penyelesaian Persoalan Tempat Ibadah di Kota Kupang. “Kupang Kota Pluralis”

Contoh lainnya adalah pendirian Vihara Pubbaratana. Dari sisi jumlah seperti yang dimaksudkan dalam PBM, umat Buddha di Kota Kupang tidak mungkin memiliki tempat ibadah. Dengan mempertimbangkan bahwa umat beragama, sekalipun dalam jumlah yang sangat kecil memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan iman mereka maka Vihara Pubbaratana yang terletak di Kelurahan Sikumana mulai didirikan dan beberapa waktu lalu lokasinya sempat dikunjungi langsung oleh Menteri Agama RI.

Kepada para peserta diskusi tersebut Wali Kota Kupang menegaskan pemimpin atau kepala daerah memegang peran utama yang strategis dalam melakukan pendekatan supaya tidak terjadi konflik dalam pembangunan rumah ibadah. Pemerintah menurutnya harus berada di posisi sentral untuk bisa memastikan semua umat beragama di wilayah ini terakomodir.

Diakuinya, tidak mungkin memaksakan kondisi di Kota Kupang sama dengan di Aceh Singkil, karena memiliki karakter budaya yang berbeda. Namun dalam kesatuan kebersamaan sebagai anak bangsa yang saling menghargai dan menghormati dia yakin semua persoalan krusial pasti bisa diselesaikan.

Selain Wali Kota Kupang, diskusi nasional yang digagas oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras Aceh) itu juga menghadirkan nara sumber lainnya, antara lain, Nasir Zalba, Ketua FKUB Aceh yang membahas tentang langkah penyelesaian persoalan izin tempat ibadah secara adil, damai dan bermartabat serta Ahmad Taufan Damanik dari Komnas HAM RI yang membahas tentang peran Negara dalam penghormatan, pemenuhan HAM dalam izin tempat ibadah. (sani asa)

Baca Juga :   Bando: Bangsa Maju Karena Budaya Membaca Tinggi

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top