TIMOR

Buka Kotak Suara, Tim Sahabat Laporkan KPU ke Bawaslu Belu

ATAMBUA, Kilastimor.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belu yang membuka kotak suara tanpa disaksikan Bawaslu Belu pada Senin (25/1/2021) berbuntut panjang.
Terkini, lembaga penyelenggara pemilu itu dilaporkan tim Sahabat ke Bawaslu Belu, Rabu (27/1/2021) lalu.

Sesuai copyan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 10/LP/PB/Kab/19.03/1/2021 yang diterima media ini tercatat, laporan diserahkan oleh Yohanes Belawa Karang dan diterima petugas penerima dari Bawaslu Belu, Arnoldus Beinai Koli dan disaksikan Ketua Bawaslu Belu, Andre Parera.

Yohanes Belawa Karang yang kerap disapa Jack Karangora dalam keterangan persnya mengemukakan, pertama, Dasar Keberatan dan Pengaduan. Realitas Pilkada Belu berproses lanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena berbagai dugaan pelanggaran. Karena itu, untuk mengakses Kotak Suara, harusnya KPU Belu tidak bisa melakukannya sendiri, tanpa kehadiran Bawaslu seturut pesan PKPU 19 Pasal 71. Dan untuk Paslon harusnya diundang juga oleh KPU Belu untuk menyaksikan tindakan pembukaan kotak suara tersebut, walaupun secara eksplisit tidak disebutkan dalam regulasi. Tetapi KPU Belu tentu menjunjung tinggi asas transparansi dan keadilan sebagai bagian integral dari kode etik penyelenggara pemilihan.

Kedua, Argumen Pendukung Keberatan.
Selama proses jadwal dan tahapan Pilkada Belu, sering permintaan dan tuntutan Paslon 01 (Sahabat) mendapati jawaban dari KPU Belu bahwa tidak bisa dipenuhi karena tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Banyak keputusan teknis seolah tidak bisa dibuat, hanya karena tidak terekomendasi oleh Bawaslu. Maka pihaknya mempertanyakan kenapa KPU Belu berani membuka KOTAK SUARA tanpa kehadiran Bawaslu?
Disamping itu, sebagai penyelenggara Pemilu, harusnya senantiasa sadar bahwa paslon dengan berbagai Komponennya adalah peserta pemilu yang punya hak-hak yang diatur oleh regulasi maupun juga dijamin oleh Etika Penyelenggaraan.
Hakikatnya penyelenggara aalah pelayan para kontestan Pilkada. Bagaimana mungkin, KPU Belu bisa membuka kotak suara untuk kepentingannya (Lembaga), tanpa mempedulikan Hak Kontestan Pemilu atas azas keadilan?
Ketika Paslon 01 meminta mengakses Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP, tidak dipenuhi dengan berbagai alasan, termasuk tidak ada rekomendasi dr Bawaslu. Tapi, tertanggal 25 Januari 2021 lalu, pihak KPU Belu membuka kotak suara sendiri, tanpa dihadiri Bawaslu dan juga Paslon.

Baca Juga :   Pekerjaan Bronjong Benenain Tahan Banjir

“Tindakan itu kami anggap sebagai tindakan yang tidak respek pada rasa keadilan bagi kontestan Pilkada, dan juga kami menganggap tidak sah, karena tidak memenuhi PKPU 19 pasal 71. Karena itu, kami melaporkan ke Bawaslu,” bilangnya.

Dia berharap, Bawaslu Belu bisa memproses laporan ini, sehingga memberi kejelasan hukum, juga rasa keadilan bagi Paslon.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua KPU Belu, Mikhael Nahak yang dikonfirmasi belum merespon pertanyaan media ini. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top