TIMOR

FPPH Belu Desak Kejari Belu P21-kan Berkas Perkara Akulina Dahu

Aksi damai FPPH Belu di Kejari Belu.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Penanganan kasus dugaan tindak pidana Pilkada Belu 2020, dengan tersangka Akulina Dahu, dan dua anggota KPPS masing-masing YM dan VS mendapat sorotan tajam dari Forum Peduli Penegakkan Hukum (FPPH) Belu.

Dalam aksi dalam yang digelar FPPH Belu, Selasa (12/1/2021) menegaskan agar kasus dugaan tindak pidana Pilkada Belu 9 Desember 2020 harus dituntaskan, terutama segera di P-21-kan atau dinyatakan lengkap berkas perkara ketiga tersangka oleh Kejari Belu, untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Atambua.

“Kami minta Kejari Belu segera nyatakan berkas perkara tindak pidana Pilkada Belu lengkap atau P-21,” bilang Ketua FPPH Belu, Viktor Motaain Nahak di depan Kantor Kejari Belu, Atambua.

Dia menyebutkan, sesuai sesuai pasal 178 C ayat 1 dan 2 Peraturan Bersama yang ditandatangani Kapolri, Kajagung dan Ketua Bawaslu Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Gakumdu pada pemilihan kepala daerah, berkas hanya diserahkan satu kali. Namun kini entah apa alasan Kejari Belu telah mengembalikan berkas sebanyak dua kali.

Lebih dari itu, dia menambahkan, Gakumdu ada perwakilan Kejaksaan Negeri Belu, bagaimana mungkin penelitian berkas begitu lama? Dia meminta Kajari dan jajarannya tidak mendiamkan kasus ini, karena merusak demokrasi.

Pantauan media ini, usai berorasi, FPPH Belu membacakan tuntutannya yakni pada tanggal 18 Desember 2020 Sentra Gakumdu menemukan ada unsur tindak pidana Pilkada Belu yang dilakukan oleh Aquilina Dahu dan kedua anggota KPPS di TPS 02 Desa
Nanaenoe, Kecamatan Nanaet Dubesi Kabupaten Belu, sehingga Sentra Gakumdu melaporkan kasus tindak pidana pemilu tersebut ke Polres Belu untuk dilakukan proses
penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Maka dengan ini kami dari Forum Peduli Penegakkan Hukum (FPPH) Kabupaten Belu menyampaikan sejumlah pernyataan sikap:
1. Mendukung laporan yang disampaikan oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Belu terkait dugaan tindak pidana Pilkada 2020 yang melibatkan Akulina Dahu dan dua anggota KPPS masing-masing YM dan VS.
2. Mendukung penuh penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polres Belu atas laporan yang disampaikan Sentra Gakumdu Belu.
3. Meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belu untuk segera menuntaskan berkas perkara yang telah dilimpahkan Polres Belu, terkait dugaan tindak pidana Pilkada Belu 2020. Hal ini sesuai pasal 178 C ayat 1 dan 2 Peraturan Bersama yang ditandatangani Kapolri, Kajagung dan Ketua Bawaslu Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Gakumdu pada pemilihan kepala daerah.
4. Meminta Kejari Belu, segera men-P21-kan berkas perkara tindak pidana Pilkada Belu atas nama Akulina Dahu dan dua anggota KPPS TPS 02, Desa Nanaenoe, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu. Hal ini perlu, mengingat waktu
dalam proses tindak pidana pemilu tersisa dua hari untuk dinyatakan kadaluarsa dan ditutup.
5. Jika tuntutan ini tidak dijawab dengan segera, maka FPPH Belu akan melakukan aksi lanjutan dengan melibatkan peserta lebih besar lagi.
6. Meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Atambua.

Baca Juga :   Cegah Pekat, Satpol PP Provinsi Gelar Bimtek bagi Satlinmas di Belu

Usai pembacaan tuntutan, perwakilan FPPH Belu kemudian bertemudengan Kajari Belu, Alfons Loe Mau.
Kajari dalam perjelasannya, berkas perkara kasus tersebut, masih mengalami kekurangan alat bukti, yang perlu dilengkapi pihak penyidik Polres Belu. Namun, Kajari tidak menyebutkan apa saja kekurangan alat bukti itu karena bersifat rahasia. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top