POLITIK

Ini Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Lengkap MK Menangani PHP Pilkada 2020

JAKARTA, Kilastimor.com-Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima ratusan gugatan terkait Pilkada 9 Desember 2020 lalu, baik Pilkada bupati/wali kota maupun gubernur.

Sesuai Peraturan MK 8/2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pendaftaran PHPU dilaksanakan 3 hari usai penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk pemilihan wali kota-wakil wali kota dan pemilihan bupati-wakil bupati, permohonan PHPU berlangsung mulai 13 Desember hingga 29 Desember 2020. Sementara pemilihan gubernur-wakil gubernur berlangsung sejak 6 Desember hingga 30 Desember 2020.

Selanjutnya, hingga tanggal 4-5 Januari 2021 MK memberikan waktu kepada pasangan calon (paslon) yang mengajukan gugatan PHPU untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen serta syarat permohonan.

Dalam kurun waktu yang sama, MK juga turut memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat permohonan gugatan PHPU oleh paslon. Jika tidak ditemukan kesalahan, MK juga langsung menerbitkan hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan.

Barulah pada tanggal 6-15 Januari MK menyiapkan pencatatan gugatan PHPU yang diterima ke dalam e-BRPK atau buku elektronik yang memuat nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, serta Termohon.

Baca Juga :   Per 1 Januari 2022, 60 Teko di Bagian Umum Setda Belu Diberhentikan

Halaman : 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top