EKONOMI

Presiden Jokowi Terbitkan Inpres Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Motaain, Belu

ATAMBUA, Kilastimor.com-Presiden Joko Widodo terus memberi perhatian penuh kepada daerah perbatasan negara di Indonesia. Salah satu upaya terbaru yakni Presiden Jokowi menerbitkan Isntruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk Motaain dan Skouw.

Sesuai copyan Inpres tertanggal 11 Januari 2021 yang diperoleh media ini, Kamis (21/1/2021) menyebutkan, dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw, dengan ini menginstruksikan kepada
1. Menteri Perindustrian
2. Menteri Perdagangan
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Menteri Perhubungan
6. Menteri Komunikasi dan Informatika
7. Menteri Pertanian
8. Menteri Kelautan dan Perikanan
9. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
10. Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan percepatan
pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Instruksi Presiden ini.

Digambarkan, tugas kementerian dan lembaga dalam Inpres itu yakni:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertugas
a. Memberikan pengarahan dan pengendalian secaraumum dalam mendorong percepatan pembangunan
ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw;
b. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul (debottlenecking) dalam
pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw; dan melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Baca Juga :   Kekeringan, Petani Oesao Kabupaten KupangTeracam Gagal Panen

2. Menteri Dalam Negeri untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas proses penyusunan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan
perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw, agar kebijakan penyusunan Anggaran termuat dalam
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Menteri Luar Negeri untuk mengoordinasikan, mendorong dan memfasilitasi peningkatan kerja sama luar negeri di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

4. Menteri Keuangan untuk mengalokasikan anggaran yang
diperlukan oleh kementerian/lembaga untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas membangun dan menyediakan infrastruktur sumber daya air pada kawasan perbatasan negara di Aruk,
Motaain, dan Skouw. Juga menyelenggarakan jalan nasional dan jalan daerah serta aksesibilitas pada kawasan perbatasan negara di
Aruk, Motaain dan Skouw dan melaksanakan pembangunan sistem penyediaan air minum pada kawasan perbatasan negara di Aruk,
Motaain dan Skouw.

6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional untuk mengoordinasikan percepatan penerbitan izin pemanfaatan ruang, lokasi dan pengadaan tanah untuk percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan
perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
melakukan percepatan penyelesaian permasalahan lahan
yang berkaitan dengan status kawasan perbatasan negara
di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Baca Juga :   Pemda Malaka Terima Korban Human Trafficking dari Pemda Belu

8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk tujuan, sasaran,
a. mengoordinasikan penetapan
kebijakan, dan strategi percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
b. Melakukan penyusunan dan penajaman program, kegiatan, proyek, lokasi, dan keluaran (outprut dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk mendorong peran serta Badan Usaha Milik Negara dalam percepatan
pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain dan Skouw.

10. Sekretaris Kabinet untuk melakukan koordinasi pengawasan pełaksanaan Instruksi Presiden ini.

11. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan percepatan pembangunan
ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain dan Skouw sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Presiden ini.

12. Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Gubernur Papua untuk:
a. memfasilitasi penyiapan lahan siap bangun
b. mempercepat proses perizinan sesuai kewenangannya dan
c. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program oleh dinas atau unit kerja
terkait.
13. Bupati Sambas, Bupati Belu, dan Walikota Jayapura untuk:
a. menyediakan lahan siap bangun;
b. mempercepat proses perizinan sesuai dengan kewenangannya; dan
c. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program oleh dinas atau unit kerja
terkait.

Baca Juga :   Asisten II Sekda Malaka Sesalkan Ketidakhadiran Pimpinan OPD dalam Musrenbangcam Kobalima

Pada bagian akhir, Kementerian/Lembaga diperintahkan melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada
kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden ini dan lampirannya paling lambat dua tahun terhitung sejak
Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung.

Bupati Belu, Willybrodus Lay yang dimintai komentarnya mengatakan Pemda Belu siap menjalankan instruksi ini, sebab penting untuk kemajuan Kabupaten Belu, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top