POLITIK

Gelar Rapat Terakhir, SBS Ucapkan Terima Kasih

BETUN, Kilastimor.com-Masa jabatan Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH akan berakhir pada 17 Februari 2021.
Akan tetapi sampai saat ini belum ada keputusan resmi soal siapa Bupati dan Wakil Bupati Malaka terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020, karena masih dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk mengisi jabatan bupati Malaka sebelum ada pelantikan pejabat definitif, maka Mendagri menetapkan Penjabat Bupati Malaka yang bertugas sampai waktu pelantikan pejabat bupati-wabup definitif.

Bupati SBS mengemukakan hal itu pada rapat terakhir masa jabatan Bupati SBS yang dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan DPRD Malaka, Sekda dan jajaran, para camat se-Kabupaten Malaka, Senin (15/2/2021).

Dikatakan SBS, dirinya berterima kasih karena sebelum mengakhiri masa jabatannya, bisa bertemu muka dengan semua unsur seperti Kapolres Malaka, Ketua PN Atambua, Kajari Atambua, Dandim 1605/Belu, Wakil Ketua DPRD Malaka juga Sekda dan jajaran. “Terima kasih untuk semua, yang telah mengabdi untuk Malaka,” paparnya.

Dalam rapat terakhir ini, kata SBS, hal yang dibicarakan soal upaya penanganan Covid-19 dan pembahasan mengenai tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Sesuai dengan jadwal tugas kami di Malaka sejak 17 Februari 2016-17 Februari 2021 maka kami sampaikan mengundurkan diri, sambil menunggu proses pilkada yang belum berakhir karena masih berproses di MK,” katanya.

Berkenaan dengan itu, Bupati SBS menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan resmi mengenai bupati-wakil bupati Malaka terpilih hasil Pilkada 2020.

Baca Juga :   Dinas PMD dan Inspektorat Diminta Awasi Secara Ketat Pelaksanaan Dana Desa di Malaka

“Berhenti tipu rakyat karena pelantikan bupati yang dipilih oleh rakyat pada tanggal 9 Desember 2020 belum ada. Belum ada keputusan sehingga jangan tipu-tipu rakyat, ini saya minta. Yang ada baru hasil rekapan suara yang diberikan rakyat pada pilkada tapi siapa terpilih belum ada,” tegas SBS.

Menurut SBS, bupati terpilih akan ditetapkan KPU apabila sudah ada keputusan resmi dari hasil sengketa di MK. Untuk itu, apabila di tengah masyarakat ada bahasa yang memprovokasi rakyat supaya tolong diluruskan.

“Jabatan bupati dan jabatan lain pelayanan kepada  warga itu adalah jabatan terhormat. Harus mendapat restu dari Tuhan sehingga diperolehnya dengan cara terhormat. Sekda tolong berikan pemahaman karena nanti pada saatnya akan ada yang diberi amanah,” tandas SBS.

Menurutnya, mau Presiden, Panglima TNI,  Kapolri, Jaksa Agung, Ketua MK, Gubernur, Bupati/walikota maupun pimpinan dewan pada masanya harus berhenti. 

Pemahaman ini harus disampaikan terkait  ilmu ketatanegaraan karena banyak yang mau jadi bupati atau dewan tetapi tidak tahu soal tatanegara.

Berkenaan dengan akhir masa tugasnya, lanjut SBS, apabila sampai tanggal 17 Februari 2021  tidak ada pelantikan Penjabat Bupati Malaka maka Sekda menjadi pelaksana tugas bupati sambil menunggu kepastian waktu pelantikan penjabat Bupati Malaka.

“Itu secara otomatis dari Surat Mendagri. Pak sekda jadi pelaksana tapi tidak boleh membuat keputusan prinsipil. Nanti  sesuai Surat Mendagri ada  penjabat yang ditunjuk yakni  pejabat tinggi pratama dari provinsi atau pusat,” jelas SBS.

Baca Juga :   Paket Harmoni Janjikan 100 Ribu Lapangan Kerja bagi Generasi Muda NTT

Bupati Perdana Malaka ini menegaskan bahwa jabatan penjabat Bupati Malaka nanti  sampai dengan dilantiknya pejabat definitif hasil pilkada 2020 yang masih disengketakan untuk mendapatkan keputusan resmi MK soal siapa yang dilantik. (edy sumantri)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top