POLITIK

Hanya 32 PHP Lolos ke Pemeriksaan Pokok Perkara MK. Tiga PHP dari NTT

JAKARTA, Kilastimor.com-Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 132 perkara perselisihan hasil pilkada (PHP) 2020. Namun hanya 32 yang lanjut ke pemeriksaan pokok perkara.

Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif mengungkapkan sebagian besar perkara itu merupakan sengketa pemilihan bupati (pilbup).

Peneliti Kode Inisiatif, Ihsan Maulana mengatakan, sengketa pilbup yang masuk ke MK sebanyak 112 perkara. Dari jumlah itu, yang dinyatakan lanjut, hanya 28 perkara. Untuk sengketa pemilihan gubernur (pilgub) yang masuk ke MK 7 perkara, tapi hanya diterima 2 perkara. Lalu sengketa pemilihan wali kota (pilwakot) yang berlanjut hanya 2 dari 13 perkara yang masuk ke MK.

Klasifikasi perkara yang berlanjut, antara lain, 23 perkara masuk ambang batas, 8 lewat ambang batas, dan 1 perkara lewat ambang batas dan waktu.

Ihsan menjabarkan, MK menolak 90 perkara dan mengeluarkan 10 ketetapan. Klasifikasi putusan MK yang tidak menerima gugatan, antara lain, 72 perkara lewat ambang batas, 15 lewat waktu, 2 diajukan bakal pasangan calon, dan 1 perkara diajukan pemantau yang tidak terakreditasi. Untuk ketetapan yang dikeluarkan MK, yakni penarikan permohonan 6 perkara, 2 gugur, dan 2 perkara tidak berwenang.

“Enam perkara yang ditarik oleh pemohon untuk perkara pilbub Nias, Bengkulu Selatan, Sigi, Bulukumba, dan Rokan Hilir, dan pilwakot Bandar Lampung. Sedangkan, 2 perkara gugur adalah pilwakot Medan dan pilbup Memberamo Raya. Dua perkara yang tidak berwenang di Pangkajene Kepulauan dan Konowe Kepulauan,” kata Ihsan dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip dari SINDONews, Jumat (19/2/2021).

Baca Juga :   TABE Kedepankan Dialog Interaktif

Berdasarkan pantauan Kode Inisiatif, ada enam pilkada tunggal yang digugat, pilbup Ogan Komering Ulu Selatan, Kutai Kartanegera, Balikpapan, Raja Ampat, dan Manokwari. Kode menyebut ada tiga pola dalam putusan perkara seperti ini.

Untuk diketahui, untuk PHP Pilkada dari NTT yang lolos ke pemeriksaan pokok perkara yakni Belu, Malaka dan Sumba Barat. Sementara Manggarai Barat dinyatakan ditolak MK.

Sidang pemeriksaan pokok perkara, akan digelar pada Senin (22/2/2021) lusa. (*/ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top