POLITIK

Hanya 32 PHP Lolos ke Pemeriksaan Pokok Perkara MK. Tiga PHP dari NTT

JAKARTA, Kilastimor.com-Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 132 perkara perselisihan hasil pilkada (PHP) 2020. Namun hanya 32 yang lanjut ke pemeriksaan pokok perkara.

Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif mengungkapkan sebagian besar perkara itu merupakan sengketa pemilihan bupati (pilbup).

Peneliti Kode Inisiatif, Ihsan Maulana mengatakan, sengketa pilbup yang masuk ke MK sebanyak 112 perkara. Dari jumlah itu, yang dinyatakan lanjut, hanya 28 perkara. Untuk sengketa pemilihan gubernur (pilgub) yang masuk ke MK 7 perkara, tapi hanya diterima 2 perkara. Lalu sengketa pemilihan wali kota (pilwakot) yang berlanjut hanya 2 dari 13 perkara yang masuk ke MK.

Klasifikasi perkara yang berlanjut, antara lain, 23 perkara masuk ambang batas, 8 lewat ambang batas, dan 1 perkara lewat ambang batas dan waktu.

Ihsan menjabarkan, MK menolak 90 perkara dan mengeluarkan 10 ketetapan. Klasifikasi putusan MK yang tidak menerima gugatan, antara lain, 72 perkara lewat ambang batas, 15 lewat waktu, 2 diajukan bakal pasangan calon, dan 1 perkara diajukan pemantau yang tidak terakreditasi. Untuk ketetapan yang dikeluarkan MK, yakni penarikan permohonan 6 perkara, 2 gugur, dan 2 perkara tidak berwenang.

Baca Juga :   Guru Honorer Bakal Diangkat Sebagai PPPK

Halaman : 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top