POLITIK

KPU, Sehati dan Bawaslu Belu Tolak Dalil Sahabat

Ketua MK, Anwar Usman memimpin Sidang Sengketa PHP Pilkada 2020 di Mahkamah konstitusi

ATAMBUA, Kilastimor.com-Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu, Selasa (6/2/2021) tepat pukul 11:00 WIB.

Disaksikan media ini, sidang lanjutan yang disiarkan secara langsung melalui aplikasi Youtube itu, dipimpin Ketua MK, Anwar Usman didampingi dua hakim anggota. Dari pihak pemohon hadir kuasa pemohon yakni Novan Manafe dan Ferdy Tahu Maktaen.
Sedangkan pihak termohon KPU Belu, hadir Ketua KPU Belu, Mikhael Nahak didampingi kuasa termohon Edy R. Gurning dan disaksikan secara daring anggota KPU, Jackobus Nahak, Helince Asa dan Ketua KPU NTT, Thomas Dohu.
Sementara pihak terkait hadir yakni Principal, dr. Agus Taolin bersama kuasa pihak Sehati, Ridwan S. Tarigan, Situmorang dan Erik B. Hadir juga Bawaslu Belu sebagai pihak terkait, diwakili komisioner, Agustinus Bau sedangkan Ketua Bawaslu Belu, Andre Parera bersama Anggota, Gisela Lumis mengikuti secara daring.

Kuasa Termohon, Edy R. Gurning saat membacakan termohon menyebutkan, pihaknya menolak permohonan pemohon dalam sengketa PHP Nomor 18/PHP-BUP/XIX/2021.
Pasalnya, tidak ada hal signifikan soal perselisihan suara yang terjadi. Kuasa termohon menyebutkan, permohonan pemohon tidak jelas soal berapa jumlah perselisihan, sebab tidak digambarkan secara jelas kesalahan perhitungan.

Gurning menguraikan, permohonan yang ada hanya berdasarkan asumsi, dan tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum.

Masih menurut termohon, permohonan yang diajukan tidak jelas atau kabur terkait rekapitulasi perolehan suara dimana paslon nomor 1 mendapat 50.376 dan paslon nomor dua memperoleh suara 50.623. Dari mana dalil paslon nomor 1 memperoleh selisih suara 427? Dalil itu jelas tidak benar.

Baca Juga :   Pj. Bupati Malaka Pantau Tanggul Jebol di Naimana

Terkait dalil di TPS 2 Desa Maneikun bahwa ada surat suara sahabat dinyatakan tidak sah. Sesuai hasil yang ada, termohon menggambarkan bahwa ada lima surat suara tidak sah, karena lubang coblos besar. Dari lima surat suara tidak sah, tiga mencoblos sahabat dan 2 mencoblos Sehati. Tidak ada perlakuan diskriminasi dalam hal ini.

Di TPS 2, Desa Naitimu didalilkan ada dua surat suara tidak sah. Hal itu karena lubang coblos terlalu besar dan tidak sesuai dengan PKPU, sehingga dinyatakan tidak sah. Bahkan hal ini tidak ada keberatan dari saksi.

Terkait dalil ada pemilih berusia anak-akan mengikuti pencoblosan, menurut termohon tidak benar. Menurut pemohon Oktavianus Hane, yang benar Oktafianus Hane namun tidak memilih. Soal pemilih tidak memilih atas nama Yanuarius Lisu menurut termohon, karena yang bersangkutan tidak hadir di TPS.

Dalil bahwa ada mobilisasi pemilih dan money politics, menurut termohon tidak mengetahui, karena itu merupakan kewenangan lembaga lain. “Siapa yang memerintah dan membayar termohon tidak tahu,” ujar Gurning.

Pada kesempatan itu, Gurning meminta Majelis Hakim MK untuk menerima eksepsi yang diajukan pihaknya dan menolak semua dalil pemohon untuk seluruhnya. Selanjutkan MK diminta mensahkan hasil rekapitulasi KPU Belu pada 16 Desember 2020 lalu, dan menetapkan perolehan suara Sahabat 50.376 dan Sehati 50.623 suara.

Pada bagian yang sama, pihak terkait dalam hal ini Paslon Nomor 2, dr. Agus Taolin-Aloysius Haleserens melalui kuasa pihak terkait menyebutkan, tidak ada kesesuaian permohonan pemohon dengan dalil pengurangan suara, karena saling bertolak belakang. Hal ini menurut pihak terkait mengada-ada.

Baca Juga :   Jonas Salean Daftar di Hanura Tanpa Balon Wakil Wali Kota

Terkait KTP tidak valid, dalil pihak pemohon tidak jelas dan tidak benar. Soal dalil money politics, Sehati tidak tahu ada politik uang. Pembagian sembako oleh Yayasan Fahiluka yang didalilkan, tidak benar, karena tidak ada kerja sama Sehati dengan yayasan tersebut. Bahkan laporan di Bawaslu dihentikan.
Dalil menyebutkan pihakya memobilisasi mahasiswa tidak benar dan tidak ada hal itu.

Karena itu, dia meminta majelis hakim MK, untuk menerima eksepsi pihak terkait dalam hal ini paslon nomor urur 2.

Sementara itu, Bawaslu Belu dalam jawaban yang dibacakan Komisioner Bawaslu Belu, Agustinus Bau menyebutkan, pihaknya tidak menerima laporan terkait dalil ada mobilisasi mahasiswa yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2.

Agus Bau melanjutkan, dalil bahwa ada penggunaan KTP dari luar Belu untuk memilih di sejumlah TPS, dia mengatakan tidak ada pelanggaran di di TPS-TPS dimaksud.

Untuk diketahui, jadwal sidang lanjutan sengketa PHP Pilakda Belu 2020, masih menunggu rapat Majelis Mahkamah MK. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top