TIMOR

TPDI: Kasus Orient, Perlu Ada Terobosan Melalui Diskresi Mendagri

Petrus Selestinus

JAKARTA, Kilastimor.com-Koordinator TPDI dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus angkat bicara terkait polemik kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore, Bupati Sabu Raijua terpilih.

Dia menyebutkan, Orient lahir dan besar di Indonesia dari kedua orang tua asli Indonesia dari Sabu Raijua, di Kupang, Provinsi NTT, merupakan suatu peristiwa hukum dimana Orient menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kemudian setelah dewasa, Orient meninggalkan WNI-nya dan menjadi warga negara Amerika Serikat (AS), juga merupakan peristiwa hukum dalam hidup Orient.
Dan sekarang, Orient kembali lagi menjadi WNI, juga merupakan peristiwa hukum yang dijamin konstitusi.

Dikemukakan, peristiwa hukum dalam kehidupan Orient terkait status kewarganegaraan, menjadi hal biasa. Ini bukan merupakan peristiwa pengkhianatan terhadap negara, melainkan peristiwa konstitusional karena dijamin.

Dalam pasal 28D ayat (4) UUD 1945 sebutnya, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, juga dalam pasal 26 UU No. 39 Tahun 2000 Tentang HAM dan pasal 31 UU No. 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan RI, mengatur tata cara untuk memperoleh kembali kewarganegaraan RI.

Upaya Orient untuk kembali menjadi WNI, telah dilakukan sejak tahun 1997, dimana Orient telah mendapatkan kembali KTP DKI Jakarta sebagai WNI, hingga mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Sabu Raijua dan melewati semua tahapan proses Pilkada, dinyatakan memenuhi semua persyaratan calon dan pencalonan, hingga lolos dalam pemilihan dan ditetapkan sebagai Bupati terpilih, dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Sabu Raijua.

Baca Juga :   Fraksi di DPRD Belu Terima Ranperda Perubahan APBD 2019 dan Ucapkan Salam Perpisahan

Namun demikian lanjutnya, muncul masalah, Orient masih tercatat berkewarganegaraan AS yang belum diselesaikan administrasi peneguhannya kembali sebagai WNI. Akan tetapi, Orient dan publik tidak perlu khawatir, karena Pemerintah pernah punya pengalaman bagaimana menyelesaikan persoalan WNI, Arcandra Tahar yang pernah menjadi  warga negara AS, kemudian kembali ke Indonesia untuk mengabdi sebagai WNI. Pemerintah akhirnya mengambil sikap bijak dengan meneguhkan kembali kewarganegaraan Indonesia dan Arcandra dipercaya menjadi Wamen ESDM, melalui hak prerogatif Presiden.

PERLU TEROBOSAN MELALUI DISKRESI

Advokat senior itu mengatakan tidak ada lagi waktu dan pintu yang tersedia baik melalui upaya administratif maupun upaya yuridis oleh UU Pilkada untuk mengajukan keberatan terkait dengan munculnya keadaan baru yang sangat menentukan, setelah penetapan Bupati terpilih dan tidak ada lagi upaya hukum melalui rezim UU Pilkada untuk dipersoalkan, maka Mendagri perlu menunda sedikit waktu agar proses administrasi melepaskan status kewarganegaraan AS yang sudah ditanggalkan Orient sejak 1997 menjadi permanen dan Orient dapat dilantik segera.

Tentu terangnya, prosesnya agak berbeda antara kasus Arcandra Tahar dengan Orient, karena Arcandra Tahar muncul masalah setelah dilantik sebagai Menteri ESDM dan proses pengangkatan Arcandra Tahar dan pelepasan jabatan Arcandra Tahar, cukup dengan penggunaan hak prerogatif Presiden, sedangkan pada kasus Orient, posisinya sudah ditetapkan sebagai Bupati terpilih hasil proses Pilkada yang demokratis, dimana mayoritas pemilih di Sabu Raijua tetap menghendaki Orient sebagai Bupati.

Baca Juga :   Bupati Malaka Jalan Pagi di Pantai Taberek

Karena itu, kewenangan diskresi Mendagri menjadi opsi tepat melantik Orient sebagai Bupati setelah administrasi peneguhan WNI-nya selesai.

Terobosan Menteri Dalam Negeri melalui kewenangan Diskresi berupa menunda sementara waktu dengan menunjuk Penjabat Bupati Sabu Raijua, hingga masalah administrasi pelepasan status kewarganegaraan AS dan peneguhan kewarganegaraan Indonesia atas nama Orient dituntaskan, dalam tempo sesingkat-singkatnya, agar roda pemerintahan untuk mewujudkan tujuan nasional menurut UUD 1945 tidak menjadi halangan oleh sebab apapun juga.

Masih menurutnya, UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, tidak mensyaratkan secara absolut bahwa yang boleh menjadi calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota hanyalah warga negara Indonesia dan tidak secara absolut melarang yang bukan warga negara Indonesia atau yang memiliki kewarganegaraan lain selain Indonesia, tidak boleh menjadi calon.

Ada kecenderungan Pembentuk UU membuka ruang bagi orang Indonesia yang pernah berkewarganegaraan lain, boleh menjadi Calon Gubernur, Bupati dan Walikota, karena syarat harus WNI tidak secara absolut dinyatakan oleh UU Pilkada, sebagaimana syarat seorang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, calon Menteri dan Calon Legislatif, harus seorang warga negara Indonesia menurut UUD 1945 dan UU Pemilu.

Ketentuan pasal 7 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, hanya menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, harus memenuhi syarat”; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya, tanpa ada syarat harus warga negara Indonesia.

Baca Juga :   Jelang Lebaran, Harga Sembako di Malaka Stabil

Jika dibanding dengan ketentuan pasal 6 UUD 1945 tentang syarat untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, maka disana dengan tegas dikatakan bahwa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Ketentuan ini secara tegas menyatakan “harus seorang WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain”, berbeda dengan syarat hendak menjadi Calon Gubernur, Bupati dan Walikota di dalam UU No. 10 Tahun 2016, Tentang Pilkada, lebih lunak karena tidak menempatkan syarat harus seorang  WNI sebagai salah satu syarat menjadi calon Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga UU Pilkada tidak linear kepada UUD 1945 dalam soal Calon Kepala Daerah.

Dijelaskan, UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 pun tidak mengatur larangan bagi orang Indonesia yang bukan WNI mendaftar sebagai calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Karena itu Orient memiliki legal standing dan memenuhi syarat, karena sejak tahun 1997, Orient sudah kembali menjadi warga negara Indonesia, karena memiliki KTP DKI Jakarta, secara sah dan dalam Pilkada Sabu Raijua masyarakat secara rasional dan emosinal memilih Orient menjadi Bupati Sabu Raijua untuk mengabdi. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top