TIMOR

DPRD Malaka Minta Penggunaan Pos BTT harus Sesuai Data Riil

BETUN, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malaka diminta menggunakan data terkait penggunaan pos anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
Pos BTT sekira Rp 10 miliar untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Malaka.
Pemanfaatan anggaran untuk penanganan bencana harus berdasarkan prosedur data yang akuntabel.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Devi Hermin Ndolu dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malaka dengan agenda penyerahan LKPj. Bupati Malaka Tahun 2020 di Kantor Dewan Malaka, Rabu (14/4/2021).

Dijelaskan, pemanfaatkan BTT harus sesuai prosedur dan berdasarkan data bencana yang dapat dipertanggungjawabkan. “Bukan, angkat taru saja. Karena, nanti ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban,” kata Devi Hermin Ndolu.

Aparat pemerintah desa paparnya, harus serius dan fokus dalam menyiapkan data secara baik baik, terkait rumah yang rusak, lahan pertanian yang terendam dan kerusakan infrastrukrur.

Anggota DPRD Kabupaten Malaka asal Fraksi Gerindra, Yulius Krisantus Seran dalam rapat tersebut mengatakan penyerapan anggaran untuk penanganan bencana tidak boleh terlambat. “Apa yang bisa dibuat, dilaksanakan saja. Sedangkan berkaitan dengan data rumah, lahan dan infrastruktur boleh menunggu data,” kata Yulius.

Yulius mengingatkan Pemda Malaka agar lebih cepat menangani kebutuhan makan warga pasca banjir. Pendataan harus serius supaya kebutuhan warga bisa terlayani.

Penjabat Bupati Malaka, Viktor Manek menyebutkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Malaka tidak menelantarkan warga korban banjir yang meluap dari Sungai Benenain, Minggu (4/4/21) dini.
Dalam penanganan bencana, Pemda Malaka melakukan dua hal yakni penanganan kemanusiaan dan pembangunan infrastuktur.

Baca Juga :   Ketua Sinode : Kekerasan dan Trafficking Terhadap Perempuan Masih Tinggi

Penjabat Bupati Malaka menjelaskan pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi bencana dan warga yang terdampak banjir di Kabupaten Malaka. “Untuk tahap pertama, kita beri perhatian untuk manusianya. Tahap berikutnya, infrastruktur,” tandas Viktor dalam sidang Dewan Malaka.

Terkait infrastruktur, pemerintah sudah membuka jalur alternatif baik di Jembatan Benenain dan jalur Koloweuk-Numponi. Hal-hal lain, lanjut Viktor akan dilaksanakan sesuai data bencana yang sudah disiapkan beberapa hari terakhir. Pemerintah tentunya tidak tinggal diam bahkan telah mengerahkan seluruh aparat sipil negara (ASN) untuk mendampingi aparat desa dalam melakukan pendataan korban bencana.

Terkait pendataan, Anggota DPRD Kabupaten Malaka asal Fraksi Golkar, Maria Fatima Seun Kain menganjurkan agar proses pendataan korban bencana harus dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah desa. Karena aparat pemerintah desa yang mengetahui kondisi riil di wilayah desa masing-masing. (edy sumantri)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top