TIMOR

Ini Klarifikasi Sekda Malaka Terkait Dugaan Memblokir ULP

Donatus Bere

BETUN, Kilastimor.com-Sekda Malaka, Donatus Bere yang diduga memblokir Unit Layanan Pengadaan (ULP) ketika menjabat sebagai Plh. Bupati Malaka angkat bicara.

Sekda, Donatus Bere dalam klarifikasinya melalui siaran persnya tertanggal 1 April yang diterima media ini menyebutkan,
Pertama, karena adanya komentar, tanggapan dari anggota DPRD Kabupaten Malaka, maka dirinya selaku Sekretaris Daerah Malaka meminta supaya Perda Nomor 4 Tahun 2020 segera dicabut.
Kedua, Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sckrctariat Daerah Kabupaten Malaka îtu juga harus dicabuț.
Persoalan mengapa dirinya mencabut SK yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, untuk pembentukan Pokja Lelang Tahun 2021. Pasalnya, setelah dirinya mengamati Perbub Malaka yaitu Bab 6 Ketentuan Peralihan terutama Pasal 11 dikatakan bahwa, pejabat yang ada tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Perbup ini.
Tetapi di Bab 7 Ketentuan Penutup yakni Pasal 12 dikatakan, bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan
Bupati Malaka Nomor 60 tentang Kedudukan, dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka dan Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbub Nomor 60 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekrctariat Daerah Kabupaten Malaka dicabut dan dimanyatakan tidak berlaku Iagi.

Baca Juga :   Persab Belu Siap Tanding Versus Persemal Malaka. Nahak: Pemain dalam Kondisi Fit

“Disini dapat dilihat dengan cermat bahwa antara Pasal 11 dan Pasal 12 sangat bertolak belakang. Pasal 11 mengatur tentang pejabatnya, sedangkan Pasal 12 mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerjanya sudah dicabut,” bilangnya.

Ketiga, berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Koto, Pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal I Nomor 8 dikatnlakan bahwa Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya Pokja Pemilihan adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ Pemerintah propinsi atau Kabupaten/Kota untuk mengelola pemilihan penyedia.

“Disitu jelas bahwa itu bukan Saya yang tanda tangan. Permendagri itu sudah menjelaskan bahwa yang tanda tangan untuk lelang adalah Pokja bukan Sekda tetapi kembali ke Kepala ULP. Oleh karena Saya sadar bahwu tindakan itu salah atau keliru, maka saya cabut kembali SK itu supaya jangan salah,” beber Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.

Sekda Donatus Bere menambahkan, dirinya tidak bermaksud untuk mengutak-atik atau memblokir dana siapapun, tapi hanya mengamankan dan berpatokan pada 3 aturan ini saja. “Kalau sampai ada yang mengatakan ini dilanjutkan, silahkan tapi Peraturan Daerah harus dicabut, Peraturan Bupati juga harus dicabut. Jika tidak dicabut, silahkan dianalisa sendiri,” ungkapnya.

Diakhir klarifikasi, Sekda Donatus Bere menyebutkan secara terus terang bahwa dirinya tidak pernah berniat sedikitpun untuk menghambat proyek di Kabupaten Malaka. “Saya tidak punya kewenangan untuk itu,” pungkasnya. (edy sumantri)

Baca Juga :   Progress Pembangunan PLBN Mota'ain 93 Persen. Menteri PUPR: Oktober Selesai
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top