HUKUM & KRIMINAL

Cegah Korupsi, Kejari TTU Lakukan Penyuluhan Hukum di Desa Bakitolas

KEFAMENANU, Kilastimor.com-
Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU menggelar kegiatan penerangan hukum tingkat desa untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan Dana Desa serta untuk memerangi maraknya kasus korupsi di TTU. Sosialisasi itu mengangkat tema “Peran Kejari TTU Dalam Menunjang Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Bersih Dari KKN.”

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kasi Intel Kejari TTU, Benfrid C. Foeh, Kasi Datun Kejari TTU, Ary Iqbal Setio Nasution, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten TTU, Dami Kono, Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait, Welem Oki dan Ketua Garda TTU, Paulus Modok.

Kejari TTU, Robert Lambila melalui Kasie Intel, Benfrid C Foeh kepada media mengatakan, kegiatan tersebut telah dibuka secara perdana di Desa Bakitolas, Kecamatan Naibenu belum lama ini (28/05/21) sebagai langkah awal untuk bekerja sama dalam memerangi masalah Korupsi di Kabupaten TTU dengan melakukan Kegiatan Penerangan Hukum yang dilakukan di tingkat Desa.

“Ini upaya pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa di Wilayah Kabupaten TTU. Pasalnya, selama ini banyak terjadi kasus penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa yang sangat signifikan,” jelasnya saat ditemui diruangannya pada Senin (31/5/21).

Benfrid menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun oleh pihaknya dari Tingkat Penyelidikan maupun Penyidikan terhadap beberapa kasus Korupsi Dana Desa di kabupaten TTU ditemukan sebagian besar tingkat penyelewengan yang dilakukan secara sadar, tahu dan mau dengan berbagai modus yang digunakan oleh Kepala Desa dalam melakukan penyelewengan terhadap pengelolaan dana Desa seperti Dana Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga :   Kapolres Belu: Dua Tahanan yang Buron Masih Dikejar Polisi

“Ada modus pinjaman pribadi, Pertanggungjawaban fiktif, Pajak yang digunakan untuk kepentingan pribadi, proyek fiktif, adanya Konspirasi buruk antara kepala desa dan pihak Terkait,” ungkapnya.

Pihaknya berharap adanya kerja sama yang baik antara Dinas Teknis bersama dengan Pemerintah Desa dan BPD dalam pengelolaan Dana Desa sehingga tidak terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa.

“Kita berharap adanya keterbukaan dalam Pengelolaan Dana Desa agar tidak adanya penyimpangan.” (isto santos).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top