HUKUM & KRIMINAL

Tidak Kembalikan Temuan Inspektorat, 12 Kepala Desa di Malaka Dilaporkan ke Kejari Belu

Kim Taolin

BETUN, Kilastimor.com-Janji bersih-bersih terkait dugaan korupsi dilingkup Pemda Malaka bukan isapan jempol.
Terbukti, Pemerintah Kabupaten Malaka dibawah kepemimpinan Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, S.H,MH dan Wabup, Kim Taolin, S.SoS tidak tebang pilih dalam upaya pemberantasan dugaan korupsi terkait dengan dana desa dalam kurun waktu 2016-2019.
Dari total 127 desa yang menjadi target audit pengelolaan dan penggunaan dana desa, terdapat 12 oknum kepala desa telah direkomendasikan ke Kejari Atambua, untuk ditangani secara hukum.

Diduga oknum kepala desa (kades) tidak benar dalam mengelola dana desa dan tidak ada niat baik untuk mengembalikan kerugian negara.

Wakil Bupati (Wabup) Malaka, Kim Taolin didampingi Sekda Malaka, Donatus Bere, S.H dikonfirmasi Wartawan di ruang kerjanya, Senin (24/5/2021) membenarkan perihal telah diantar rekomendasi itu ke Kejari Atambua.

Kim Taolin menegaskan, dalam proses audit pengelolaan dan penggunaan dana desa selama kurun waktu 2016-2019 itu, Inspektorat telah melakukan kegiatan audit. Dari total 127 desa yang ada, sudah 99 desa yang ditemukan adanya dugaan terjadi penyalahgunaan keuangan.

“Ada 12 oknum kades yang pada masa pemerintahan diduga mengembat dana desa. Kita sudah berikan deadline waktu untuk pengembalian. Tapi selama itu pula tidak ada niat baik kembalikan maka kita keluarkan rekomendasi lanjut ke jaksa (Kejari Atambua,Red),” jelasnya.

Menurut dua, dari total dugaan penyalahgunaan dana desa kurun waktu tersebut pada 99 desa, total temuan sekitar Rp 9 miliar lebih dan baru dikembalikan sekitar Rp 1,2 miliar lebih.

Baca Juga :   Bando: Kami akan Bangun Perpustakaan di Malaka

Apakah oknum kades yang diduga menyalahgunakan dana desa ini masih aktif atau sudah purna tugas, Taolin mengatakan, ada yang masih aktif dan ada yang sudah selesai masa tugasnya.

“Setelah proses tahap pertama ini selesai maka akan dilanjutkan lagi tahap kedua. Masyarakat harap bersabar karena kita akan masuk ke 127 desa yang ada untuk selamatkan uang negara ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, rekomendasi Pemda Malaka k Kepala Kejaksaan Negeri Belu tertuang dalam surat nomor:HK.180/42/V/2021 yang ditandatangani Bupati Malaka Dr. Simon Nahak,SH.,MH. tertanggal 24 Mei 2021.

Adapun oknum kades yang direkomendasikan ke Kejari Atambua yakni, Kepala Desa Raiulun, Pj Kepala Desa Maktihan, Kepala Desa Naas, Kepala Desa Naisau, Kades Naisau A, Kades Naisau B, Kepala Desa Kereana, Kepala Desa Lamudur, Kepala Desa Wesey, Kepala Desa Tafuli, Kepala Desa lakulo dan Kepala Desa Babotin. (edy sumantri)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top