TIMOR

223 Kendaraan Dinas Dilingkup Pemda Malaka Tunggak Bayar Pajak

BETUN, Kilastimor.com-Wakil Bupati (Wabup) Malaka, Louise Lucky Taolin, S.SoS, heran usai menerima data tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) mobil dan motor dinas yang ada lingkup Pemda Malaka.
Total tunggakan PKB kendaraan dinas sekitar 223 unit, padahal total bagi hasil antara pemerintah provinsi dengan Pemkab Malaka dari hasil pajak ini setiap tahunnya mencapai Rp 51 Miliar.

Seperti yang disaksikan wartawan di ruang kerja wabup Malaka, Jumat (11/6/2021), tim UPT Penda Wilayah Malaka yang hadir dipimpin Kepala, Clara M.F. Bano, didampingi Kasubag Tata Usaha Oktavianus Mare, SS, Kasie Penetapan dan Penagihan Anisia M.Bili, ST dan Staf UPT.

Clara Bano kepada Wakil Bupati Malaka menjelaskan kehadirannya bertujuan menyampaikan beberapa hal penting. Hal paling pokok soal  tunggakan PKB dan Perkantoran yang representatif.

“Kami perlu melaporan bahwa saat ini proses urusan kendaraan baru terpusat di kabupaten Belu. Ini tentu membutuhkan waktu seminggu sedangkan jika di Malaka lebih cepat hanya dua hari saja. Ini tentu kita di Malaka yang rugi, pemasukanya tentu di Belu,” jelas Clara.

Hal lain, papar Clara, soal tunggakan PKB dari ratusan kendaraan dinas di lingkup Pemkab Malaka. Kelancaran pembayaran pajak PKB imbasnya tentu pada bagi hasil antara provinsi dan kabupaten.

“Kalau pembayaran pajak lancar imbas pada bagi hasil. Total bagi hasil setiap tahun untuk Malaka mencapai Rp 51 Miliar. Melalui Pak wakil bupati kalau bisa dibuatkan semacam instruksi kepada para ASN untuk taati bayar PKB karena kalau tunggak maka bagi hasilpun semakin kecil,” kata Clara.

Baca Juga :   Usfunan: Kami tidak Malu Belajar di RSUPP Betun

Ditambahkan Oktavianus Mare, SS bahwa realisasi dana bagi hasil PKB kepada pemerintah Kabupaten Malaka dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar RP 51.530.503.812 dalam upaya mendukung kegiatan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan warga.

“Kita mengajak seluruh warga untuk taat membayar PKB dalam nuansa “Sebete Seladi” menuju NTT Bangkit. NTT Sejahtera,” jelas Oktavianus.

Dirinya juga menyampaikan bahwa sampai Juni 2021 total tunggakan PKB untuk kendaraan dinas baik roda dua maupun empat lingkup Pemda Malaka sebanyak 223 unit.  Kendaraan yang tertunggak PKB tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Oktavianus menambahkan, dalam kegiatan UPT Penda selama ini adalah menciptakan  inovasi dan terobosan dal upaya meningkatkan PAD.

Pola yang dipakai adalah  Samsat Pasar (Sampasar), Jemput Bola pelayanan (Jempola) dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang orientasinya pada mendorong kesadaran warga membayar pajak. Selain itu sebagai bentuk pendekatan pelayanan sekaligus mensosialisasikan pentingnya membayar PKB dan bagi hasil dengan pemda.

Wakil Bupati Malaka, Kim Taolin setelah menerima data tunggakan PKB geleng-geleng kepala. Dirinya berjanji akan berkoordinasi dengan seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Malaka untuk segera melunasi Pajak Kendaraan dan akan dilakukan apel khusus kendaraan Dinas.

“Pemerintah Kabupaten Malaka akan mendukung penuh semua program kegiatan yang dilaksakan oleh UPT Penda NTT untuk peningkatan PAD. Saya kira dengan taat pajak dan tertib membayar maka   semakin besar pula alokasi dana bagi hasil kepada Pemkab Malaka,” jelas Kim.

Baca Juga :   Tower Bersama Group Serahkan Bantuan untuk Korban Bencana Malaka

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malaka dari Partai PKB, Hendrikus Fahik Taek menghimbau dan mengajak seluruh Pimpjnan OPD dan masyarakat Rai Malaka untuk taat Pajak kendaraan bermotor.

Pasalnya,  dengan  taat pajak berarti secara tidak langsung warga telah ikut berpartisasi dalam kegiatan pembangunan, kesejahteraan dan peningkatan derajat kesehatan di Renu Rai Malaka tercinta. (edy sumantri)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top