TIMOR

Perpenda Demo Minta Bupati Malaka Cabut SK Pemberhentian Teko

BETUN, Kilastimor.com-Terbitnya SK Bupati Malaka tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Daerah, membuat Perpenda Malaka bersama beberapa organisasi kepemudaan gelar aksi damai, Senin (21/6/2021).

Aksi tersebut diawali long march dari terminal menuju kantor DPRD Malaka dan dikawal langsung oleh Kapolres Malaka, AKBP Rudi Junus Jacob Ledo bersama anggota

Pernyataan Sikap yang dibacakan Perpenda Malaka, Robby Koen
Aksi damai Perpenda Malaka bersama beberapa organisasi kepemudaan hari ini merupakan bentuk reaksi keras terkait terbitnya SK Pemberhentian Tenaga Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021 tertanggal 15 Juni 2021.

Keputusan ini jelas telah menggambarkan arogansi pemerintah daerah yang tidak menghargai legislatif sebagai perwakilan rakyat Malaka dan rakyat Malaka sendiri.

Anggaran Teko sudah di-PERDA-kan untuk satu tahun anggaran, artinya keputusan ini adalah bentuk Keputusan sepihak yang melanggar aturan dan melanggar hak-hak teko Kabupaten Malaka.

Disebutkan, Bupati Malaka, Simon Nahak dalam misa penutupan Bulan Maria di Gua Tubaki Betun dan SK Pemberhentian Teda bukan saja melukai hati teko yang sudah berkontribusi dalam geliat pembangunan di Kabupaten Malaka tetapi juga berdampak pada berbagai aspek pelayanan publik.

Contohnya Pelayanan Kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan terganggu, sampah di area kota betun berserakan dan menebar bau busuk, aspek pendidikan terutama bagi guru-guru yang sudah terdata dalam Dapodik sekolah masing-masing.
Oleh karena itu, hari ini Perpenda dan para teko turun ke jalan untuk mencari keadilan

Baca Juga :   Ketua TP PKK Pusat Kunjungi Malaka

Berikut poin-poin tuntutan massa aksi yakni,

1. Menuntut Bupati Malaka agar segera mencabut atau membatalkan SK Pemberhentian terhadap Tenaga Daerah Kabupaten Malaka untuk Tahun Anggaran 2021.

2 Mematut Bupati Malaka untuk segera minta maaf atas pernyataannya terhadap tenaga daerah yang bekerja part time demi menambah penghasilan hidup.

3. Menuntut Bupati Malaka untuk segera membatalkan mutasi-mutasi pegawai yang tidak berdasarkan kajian kebutuhan instansi

4. Menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka untuk segera perbaiki tanggul-tanggul yang rusak dan bangun tanggul untuk cegah banjir di wilayah Aintasi.

5. Menyerukan kepada Bapak Gubernur NTT agar segera copot Sekda Malaka.

6. Tolak Operasi Tambang Batu Mangan di Desa Dirma dan Desa Babulu oleh PT. Hera Timor Perkasa

7. Menurut DPRD Malaka untuk segera memanggil Bupati dan Wakil Buputi terkait SK Pemberhentian Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021 dan Pekerja Pembangun Tanggul Sungai Benenain.

Usai berorasi Pengunjukrasa meminta kepada anggota DPRD malaka Untuk mengadakan audiens dan audiens diterima oleh Wakil Ketua DPRD Malaka, Devi Hermin Ndolu dan 7 anggota DPRD Malaka.

Hingga berita ini diturunkan pengunjuk rasa masih melaksanakan audien bersama DPRD Malaka. (edy sumantri)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top