TIMOR

SN: Tidak Semua Teko di Pemda Malaka Diberhentikan

Simon Nahak

BETUN, Kilastimor.com-Bupati Malaka, Simon Nahak angkat bicara terkait polemik pembekuan Tenaga Kontrak Daerah (Teko) yang diputuskan dirinya sebagai bupati.

Bupati Malaka yang kerap disapa SN Simon saat ditemui media Selasa (8/6/2021) mengatakan, pembekuan teko hanya dilakukan revisi nanti. “Soal teko, saya harus mencermati dan mengakaji. Inikan tugas dari Badan Keuangan dan Kepegawaian. Kalau kita perhatikan, harus ada pos anggaran yang kita hemat. Katakanlah soal pemanfaatan tenaga kontrak daerah, ya Why not, (kenapa tidak)? Kita bisa jalan terus, tetapi harus ditingkatkan juga dalam konsep hukum tenaga kerja dimana No Work, No Pay memiliki arti, jika pekerja tidak melakukan pekerjaan, maka upahnya tidak dibayar,” paparnya.

Terkait teko lanjutnya, dia telah meminta Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Badan Keuangan untuk mengkaji, mencermati sesuai kebutuhan. Kalau misalnya mereka datang ke kantor tidak bekerja ya buat apa dibayar.

“Jadi sebetulnya kalau saya mau lihat konteks yang tepat, kita hanya mau melihat kembali, biar kita ada penghematan anggaran,” katanya.

Masih menurut Bupati Malaka, jika masalah teko tidak bekerja ini dibiarkan dan didiamkan, dirinya juga dinilai tidak benar. Bagaimana melihat sesuatu yang tidak benar tapi dibiarkan.

Dia mengemukakan, ada teko bertugas di apotek swasta dan foto copy, juga kerjanya memberi makan ternak dibiaya Pemda. Ada juga teko di sekolah-sekolah yang bukan kewenangan Pemda Malaka dibiaya Pemda Malaka. Apakah pantas dibiarkan seperti itu?

Baca Juga :   Wawali Hadiri Pelantikan DPW Partai Berkarya Provinsi NTT

Untuk tenaga kontrak guru, Pemda Malaka punya kewenangan hanya untuk TK, SD dan SMP. Sedangkan SMA, SMK hingga perguruan tinggi itu bukan kewenangan pemda. Kalau di Malaka terjadi demikian kenapa harus kita biarkan ya evaluasi dong.

Untuk teko yang produktif dan tidak produktif, pihaknya sudah menyiapkan SK. Karena Teko diangkat melalu SK dan diberhentikan pun ya harus melalu SK. “Teman-teman media tahukan, nomenklaturnya tertulis yang berbunyi apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau kembali. Kalau ada kekeliruan ya kita tinjau apalagi SK itu bukan saya yang terbitkan. Itukan bupati yang lama yang menerbitkan sekarangkan kita perlu kajian dan evaluasi,” tandasnya.

Intinya kata bupati, pihaknya bersema BPSDM sudah menyiapkan semua bahkan sampai peraturan bupati dan kapan terbitnya ditunggu saja.

Pada bagian akhir dia mengatakan terkait teko, tidak secara total distopkan semua. Itukan dari aspek kemanusiaan juga melanggar tapi pihaknya perlu mengevaluasi ada kebutuhan tertentu yang harus kita kaji dan cermati.

“Teko harus sesuai kebutuhan. Saya sudah perintahkan dinas-dinas yang membutuhkan teko membuat pengajuan,” pungkas SN. (edy sumantri)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top