TIMOR

Pemda Belu Geser BTT Rp 24,6 Miliar ke Dua OPD. Untuk Biayai Pengobatan Gratis?

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Belu melakukan pergeseran sejumlah anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Pergeseran BTT itu, telah diberitahukan kepada DPRD Belu untuk dibahas lebih lanjut dalam sidang APBD Perubahan 2021 .

Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr, kepada media di ruang kerjanya, Senin (26/7/2021) membenarkan adanya penggeseran sejumlah anggaran BTT. “Kita sudah terima surat dari Bupati Belu soal penggeseran belanja kerja, program dan kegiatan antar unit perangkat daerah,” bilangnya.

Dalam surat pemberitahuan itu ulasnya, Pemda Belu menerangkan adanya pergeseran anggaran belanja tak terduga yang semula sebesar Rp 35.360.837.594.
Diuraikan, BTT yang digeser sebesar Rp 24.690.879.370. BTT Rp 24.690.879.370 yang digeser, diberikan kepada dua OPD yakni Dinkes dan RSUD Mgr. Gabriel Manek SVD.
“Untuk Dinkes diberikan anggaran sebesar Rp 18.363.400.218, sedangkan RSUD senilai Rp 6.540.875.125. Dengan pergeseran itu, BTT tersisa Rp 10.669.958.000,” terangnya.

Masih menurutnya, sesuai surat yang ada, pemberitahuan ke DPRD ini mengingat program-program yang ada mendesak dan tidak bisa tunda. Pemda selanjutnya, akan menerbitkan Perbup baru pengganti Perbup 43 Tahun 2020 tentang penjabaran APBD 2021. “Pemda mengacu pada PP 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Perda 8 Tahun 2020 tetang APBD. Hanya perbup baru belum kita terima, terutama penggunakan anggaran yang digeser,” urainya.

Politisi muda Demokrat itu menerangkan ini baru pemberitahuan, dan semua akan dibahas dalam APBD Perubahan 2021.
Disana, akan dilihat pemanfaatan anggaran yang ada, kemudian baru akan diputuskan diterima atau ditolak. “Untuk setuju atau tidak, terima atau tolak, semua akan terjadi di pembahasan APBD Perubahan,” tandasnya.

Baca Juga :   Kepala Desa dan Masyarakat Numponi Perbaiki Pipa Air

Menyoal apakah pergeseran anggaran dari BTT untuk membiayai pengobatan gratis dengan KTP yang telah dicanangkan Bupati Belu dan akan berlaku efektif 1 Agustus nanti, dia mengatakan, pihaknya belum mengetahui. Saat ini pihaknya menampung dan akan dibahas nanti.
Terkait pencanangan pengobatan gratis tentu itu program pemerintah. Pihaknya hanya akan melihat pergeseran anggaran BTT. “Namanya program pemerintah ya itu silahkan dijalankan. Kami hanya akan fokus melihat pergeseran anggaran BTT untuk apa dan apa sesuai dengan regulasi yang ada,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BPKAD Provinsi NTT, Zakarias Moruk dalam keterangannya mengatakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 17 Tahun 2021 BTT tidak bisa digeser untuk membiayai kegiatan lain. BTT hanya untuk membiayai keadaan darurat berkaitan dengan pandemi Covid-19. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top