TIMOR

Pemprov NTT Tidak Setujui Program Pengobatan Gratis Gunakan KTP oleh Pemda Belu

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pelaksanaan program pengobatan gratis menggunakan KTP sebagaimana program Bupati Belu, Agustinus Taolin dan Wabup, Aloysius Haleserens bakal menemui hambatan.
Pasalnya, Pemerintah Provinsi NTT tidak menyetujui program tersebut, dan menegaskan Pemda Belu membuat program Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan.

Pemerintah Provinsi NTT dalam surat Kepada Bupati Belu, Nomor 067/1484/BKUD5.3/2021 tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani Sekda Provinsi, Benediktus Polo Maing menyebutkan dalam rangka pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat melalui integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 menyatakan
bahwa untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah
Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan
Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan
bagi seluruh penduduk, diluar peserta penerima bantuan iuran yang
bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan
kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Namun Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan
Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Ini isi surat lengkap Pemprov NTT sebagaimana copyan yang diterima media ini.

Yth. Bupati Belu
Di –
Atambua

Nomor :067/1484/BKUD5.3/2021
Lampiran:
Perihal : Penegasan

Menunjuk surat Bupati Belu Nomor BPKAD.900/289.a/VIV/2021
Tanggal 8 Juli 2020, Hal: Pemberitahuan yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Belu dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Nusa Tengeara Timur, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat (4) menyatakan bahwa
belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 1Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang
menyatakan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021
dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan
adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya, diluar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan
perundang-undangan.
Adapun kategori kepeluan darurat meliputi:
a. Bencana alam, bencana non alam, bencana social atau kejadian luar
biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan,
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.
Pendanaan keadaan darurat diluar kebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik sosial atau kejadian luar biasa digunakan sesuai ketentuan
peraturan yang berlaku.
Sedangkan penganggaran untuk pengeluaran keperluan mendesak
meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yan8
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan;
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menyebakan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau dan
Pendanaan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD atau perubahan DPA
SKPD.

Baca Juga :   Pemkot Kupang Sosialisasi Perwali Sebagai Penjabaran Perda Kearsipan

2. Dalam rangka pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat melalui integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 menyatakan
bahwa untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah
Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan
Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan
bagi seluruh penduduk, diluar peserta penerima bantuan iuran yang
bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan
kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Namun Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan ĺKesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Skema ganda dimaksud adalah:
a. Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas
kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian
atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
b. Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah
kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdafar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena
menunggak iuran.

3. Penyesuaian anggaran untuk mendukung penangangan CoVID-19
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dana Desa TA
2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi COVID-19 dan
dampaknya pasal 9 ayat (1) menyatakan Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemic COVID-19 dan belanja prioritas lainnya. dukungan pendanaan bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk:
1) Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 seperti dukungan operasional
pelaksanaan vaksinasi, pemantauan dan penanggulangan dampak
kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19, distribusi pengamanan
dan penyediaan tempat penyediaan vaksinasi COVID-19 dan insentif
tenaga kesehatan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
2) Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 melalui penyediaan anggaran sesuai kebutuhanyang digunakan untuk kegiatan pos komando masing-masing kelurahan;
3) Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah;
4) Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemic
CoVID-19. Dukungan pendanaan paling sedikit sebesar 8 persen dari alokasi DAU.

Baca Juga :   RUU Penghapusan Kekerasa Seksual Harus Muat Klausul Ganti Rugi Bagi Korban

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terkait
pergeseran anggaran mengamanatkan sebagai berikut:
a. Bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek;
b. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
1) Pergeseran antar organisasi;
2) Pergeseran antar unit organisasi;
3) Pergeseran antar program;
4) Pergeseran antar kegiatan;
5) Pergeseran antar sub kegiatan;
6) Pergeseran antar kelompok:
7) Pergeseran antar jenis.
c. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama yang mana pergeseran ini
dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah dan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan pergeseran ini atas persetujuan PPKD serta Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang
dilakukan sebelum penubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan
perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu Ketika
perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan
dalam Perkada perubahan penjabaran APBD;
e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang
dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi
anggaran
f. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA SKPD;
g. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
5. Mencemati ketentuan sebagaimana butir I s.d. 4 di atas maka diminta
agar
a. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam melaksanakan penyesuaian,
pergeseran dan perubahan anggaran untuk periode berikutnya agar
mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu agar menetapkan target capaian
kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja
perangkat dacrah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran
c. Dikarenakan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga untuk
ditambahkan pada anggaran Dinas Kesehatan dan RSUD, maka
diminta agar:
1) Kegiatan-kegiatan yang ditambahkan anggarannya adalah benar-benar yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda dalam
rangka mendukung penanganan pandemi COVD-19;
2) Jika ditemui keadaan yang mengharuskan penanganan keadaan
darurat termasuk penanganan pandemi COVID-19 maka harus dilakukan perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan kembali menambahkan anggaran pada Belanja Tidak Terduga;
3) Pelaksanaan program kegiatan yang mendapatkan tambahan anggaran termasuk pembiayaan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional agar memenuhi kriteria sebagaimana poin 2 di atas;
4) Untuk pergeseran anggaran seperti ini harus dilakukan dengan
mekanisme persetujuan DPRD karena terjadi pergeseran antar kelompok dan jenis belanja sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah Kabupaten Belu diminta agar melakukan kembali dengan ketentuan penganggaran dalam Perub
Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga :   Dalam Waktu Dekat Pemda Belu Digelar Mutasi pejabat Eselon III

Sebelumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Belu menyatakan menolak program pengobatan gratis yang rencananya akan segera dicanangkan apabila tidak sesuai dengan regulasi. Selain pengobatan gratis PAN juga menyampaikan agar Pemerintah serius menangani pandemi Covid-19. Terkait APBD pada dasarnya Fraksi PAN menyatakan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 untuk dibahas lebih lanjut dan di evaluasi ke Provinsi.
Demikian disampaikan Yakobus Nahak Manek SH, saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi PAN dalam sidang I DPRD Belu, terhadap rancangan peraturan daerah tahun 2021 tentang pertanggungjawaban anggaran 2020 (23/07) malam di ruang paripurna DPRD Belu.

Terpisah, Kepala BPKAD Belu, Marsel Mau Meta yang dikonfirmasi enggan berkomentar karena belum menerima surat dari Pemprov NTT.

Sementara itu, Bupati Belu, Agustinus Taolin yang dikonfirmasi media ini belum memberikan keterangannya. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top