TIMOR

Sidang I, DPRD dan Pemda Malaka Bahas Tiga Ranperda

BETUN, Kilastimor.com-Sidang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malaka tahun anggaran 2020 oleh Bupati Malaka dihadapan DPRD, berlangsung Senin (12/7/2021).

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Malaka, Devi Hermin Ndolu dihadiri Bupati Malaka Dr.Simon Nahak SH.MH, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, drg. Maria Martina Nahak, Kapolres Malaka AKBP, Rudy Junus Jacob Ledo.SH,S.IK, Sekda, Donatus Bere serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemda Malaka.

Pelaksanaan Sidang satu Pertanggung jawaban APBD berlangsung mulai 12 Juli hingga Agustus 2021, akan membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka.
Ranperda diantaranya, Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) 2020, Ranperda RPJMD 2021-2026 dan Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada BUMD.

Wakil Ketua I DPRD Malaka, Devi Hermin Ndolu saat membuka Sidang Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 mengatakan, sidang satu ini berlangsung sesuai dengan rancangan dari Badan Musyawarah (Banmus) digelar dari tanggal  12 Juli  – Agustus 2021. Agenda utama pada sidang ini adalah pembahasan Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) 2020, Ranperda  RPJMD 2021-2026 dan Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada BUMD.

Setelah sidang satu lanjutnya, ada pengajuan Ranperda pada Sidang II soal Lembaga Adat dan beberapa ranperda. “Sidang satu ini sebagian bentuk pertanggungjawaban Pemda melalui DPRD tentang program program pembangunan,” bilangnya.

Baca Juga :   Demi Pelayanan, Pemkab Malaka Harus Segera Terbitkan SK Teko

Ndolu mengatasnamakan lembaga DPRD menyampaikan Profisiat kepada pemda terkait perolehan Opini WTP untuk kedua kalinya oleh BPK RI Perwakilan NTT.
Dia berharap bisa dipertahankan karena mempertahankan lebih sulit daripada meraih.

Bupati Malaka, Dr.Simon Nahak SH.MH, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malaka terkait pelaksanaan sidang ini.

Dikatakan, Pemda Malaka dan pimpinan serta anggota DPRD Malaka telah menjadi Partner kerja pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara memadai, baik menjalankan fungsi legislatif, fungsi Budgeting dan fungsi pengawasan seluruh proses pembangunan di Kabupaten Malaka.  

“Semoga kita sama-sama betah  bekerjasama untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagai catatan, yang sedang kami benahi semoga tidak sampai dua atau tiga bulan, bisa diawasi dan dikontrol kembali serta melakukan perbaikan. Kita berharap tidak menunggu diakhir tahun. Bila perlu pada awal tahun 2022 kita sudah bisa mengajukan Ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk diaudit lagi, sehingga WTP ini bisa tetap di pertahankan,” ungkapnya.

Masih menurutnya, opini WTP yang diperoleh tidak serta merta memburu kriteria, tetapi harus sesuai laporan keuangan, diantaranya, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) serta kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan juga efektivitas sistem pengendalian intern. “Ini empat hal yang memenuhi kriteria WTP dan kita harus kita perhatikan bersama,” timpalnya. (edy sumantri)

Baca Juga :   Juara Bertahan Perse Ende Tiba di Malaka
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top