TIMOR

Diduga Langgar UU 10 Tahun 2016, Ini Tanggapan Tegas Bupati Belu Terkait Penonjoban Lima ASN

Taolin Agustinus

ATAMBUA, Kilastimor.com-Penonaktifan atau penonjoban lima pejabat eselon 2 oleh Bupati Belu diduga melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang.

Adapun pasal dalam UU Nomor 16 Tahun 2016 yang diduga dilanggar yakni pasal 162 ayat 3.
Dalam ayat disebutkan, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan
melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota,
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan
tertulis dari Menteri.

Terkait hal ini, Bupati Belu, Taolin Agustinus yang dikonfirmasi mengemukakan pihaknya bekerja dalam koridor aturan yang berlaku.
“Kalau ada yang menafsirkan lain dipersilahkan,” bilangnya melalui pesan WA, Minggu (1/8/2021).

Dijelaskan, dalam penilaian pihaknya, semua sesuai aturan. “Dalam penilaian kami, sanksi yang ada, semua sesuai aturan,” ujarnya.

Masih menurutnya, penonjoban ini tidak ada urusan dengan UU 10 Tahun 2016. “Sanksi ini tidak ada urusan dengan UU 10 tahun 2016,” tukasnya.

Ditanyai media ini mengapa hanya lima anggota Dewan Pertimbangan Pegawai (Dapeg) yang disanksi, sementara Sekda sebagai Ketua Dapeg dan Kabag Hukum sebagai anggota tidak disanksi, ia mengatakan Ketua Dapeg tidak disanksi karena tidak ikut menandatangani dan tidak diberitahu. Sedangkan Kabag Hukum, Setda Belu, Getrudis Diduk ada sanksi.

Baca Juga :   Gubernur: Ada 5.285 Kasus HIV/AIDS di NTT

Pada kesempatan itu, dia kembali menegaskan bahwa semua sudah sesuai. Yang tidak puas silahkan pakai hak hukumnya. “Silahkan pakan hak hukumnya, ini negara hukum,” tuntas Agus Taolin.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Belu, Taolin Agustinus menonjobkan lima pejabat eselon 2.
Adapun lima pejabat eselon 2 yang dinonjob yakni, Asisten 2 Sekda Belu, Alfredo Amaral, Kepala BPKAD, Marsel Mau Meta, Kepala Badan Kesebangpol, Marius Loe, Kepala BKPSDMD, Anton Suri dan Inspektur Inspektorat, Jossetiawan R. Manek.

Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. kepala pada lima badan dan dinas yakni, Imelda Lotuk sebagai Plt Kepala BPKAD, Patris Mau sebagai Plt. Kepala Kesbangpol, Plt. Kepala BKPSDMD, Andreas Bere Asa, Plt. Inspektur Inspektorat, Nunik dan Plt. Asisten 3, Elly Rambitan. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top