TIMOR

Fraksi DPRD Belu Soroti Pengobatan Gratis yang Tidak Dimasukan dalam Ranperda RPJMD

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Belu bersama DPRD Belu tengah membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Salah satu Ranperda yang dibahas adalah Ranperda tentang RPJMD 2021-2026, yang diajukan pihak eksekutif.

Ranperda yang diajukan, mendapat sorotan dari sejumlah fraksi di DPRD Belu. Diantaranya Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi PAN dan Fraksi Partai Demokrat.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umumnya yang dibacakan dalam sidang Senin (2/8/2021) malam yang dihadiri Bupati Belu, Taolin Agustinus, Wabup Aloysius Haleserens dan Sekda Frans Manafe, menyoroti RPJMD yang belum memuat tentang program pengobatan gratis yang merupakan program unggulan Pemda Belu dibawah kepemimpinan Bupati Belu, Taolin Agustinus dan Wabup Alyosius Haleserens.

F-PDI Perjuangan menyebutkan, setelah mencermat dan mempelajari tiga Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta Penjelasan Bupati terhadap Ranperda dimaksud, maka dengan ini Fraksi PDI Perjuangan perlu memberikan catatan agar diperhatikam dalam pembahasan selanjutnya.

Terkait strategi dari misi kesehatan dalam Ranperda RPJMD, F-PDI Perjuangan melihat belum termuat strategi berobat gratis menggunakan KTP. Karena itu fraksi mohon penielasan dari Pemda.

Pada kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta strategi berobat gratis menggunakan KTP tersebut harus dimasukan dalam Ranperda RPJMD sehingga sinkron dengan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu pencanangan program berobat gratis menggunakan KTP bagi penduduk Belu pada 26 Juli 2021 lalu.

Baca Juga :   Uskup Atambua Beri Sakramen Krisma kepada 579 Umat Paroki Nurobo

Senada, Fraksi PAN meminta penjelasan terkait strategi dari misi kesehatan dalam Ranperda RPJMD. Karena Fraksi melihat belum termuat strategi berobat gratis menggunakan KTP.

Terkait program berobat gratis menggunakan KTP bagi penduduk Kabupaten Belu yang telah di launching pada 26 Juli 2021 lalu, Fraksi PAN meminta strategi berobat gratis menggunakan KTP tersebut agar dimasukanbdalam Ranperda RPJMD sehingga sinkron dengan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah.

Sementara itu, F-Demokrat juga menyoroti hal yang sama. Menurut F-Demokrat, sesuai dengan hasil Rapat Fraksi, maka dengan ini Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa catatan dan usul saran sebagai berikut:
Pertama, setelah mencermati penjelasan Bupati terhadap 3 (tiga) Ranperda yang disampaikan oleh Bupati Belu, Fraksi Partai Demokrat menyoroti Ranperda RPJMD Kabupaten Belu tahun 2021-2026, dimana dalam dokumen Ranperda RPJMD tersebut Fraksi mempertanyakan soal program kegiatan pengobatan gratis menggunakan KTP dan program tersebut sudah dicanangkan pada tanggal 26 Juli 2021, yang mana program tersebut merupakan program unggulan pemerintah.
Yang menjadi pertanyaan Fraksi Partai Demokrat adalah soal sumber pendanaan dan mekanisme penganggarannya dan program kegiatan apakah sudah sesuai dengan
regulasi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mohon penjelasannya.

Kedua, terhadap Ranperda Pemilihan Kepala Desa, Fraksi Partai Demokrat
menekankan mekanisme pembahasan
selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melihat persoalan persoalan yang sering terjadi pada Pemilihan Kepala Desa untuk diminimalisir. Dengan demikian Perda tersebut menjadi produk hukum yang berkualitas dimasa-masa yang akan datang. (ferdy talok)

Baca Juga :   DPRD Malaka: RPM Sudah Dinikmati Rakyat
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top