EKONOMI

Terima Klaim Kecil, BPJS Ketenagakerjaan Diadukan ke DPRD Belu

ATAMBUA, Kilastimor.com-Anggota Linmas, Desa Raimanus, Kecamatan Raimanuk, Fransiskus Xaverius Mau mengadukan pihak BPJS Ketenagakerjaan ke DPRD Belu, Senin (23/8/2021).

Pengaduan itu diterima Ketua Komisi 2 DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa dan anggota, Kristoforus Rin Duka.

Frans Mau sapaan karibnya mengatakan, dirinya mengadukan ke DPRD karena pembayaran klaim oleh BPJS Ketenagakerjaan begitu kecil yakni hanya Rp 1.080.000. “Kami sudah ajukan klaim disertai dengan dokumen yang dibutuhkan, tapi hasilnya seperti ini,” bilangnya.

Harusnya sesuai regulasi yang ada, melebihi jumlah itu, karena dirinya mengalami cacat permanen, saat menjalankan tugas sebagai Linmas.

Dikemukakan, dirinya merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan mendapatkan fasilitas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. “Iuran kami bersumber dari Dana Desa. Tapi saat klaim kecelakan kerja, sangat tidak memuaskan,” bebernya bersama Kaur Kesejahteraan, Frans Yulius Suri.

Masih menurutnya, kecelakaan kerja yang menimpah diri terjadi pada 2020 lalu, dimana dirinya dipukul salah satu warga, saat dirinya melerai pertengkaran. Alhasil, sesuai keterangan dokter, dirinya dinyatakan cacat anatomis. Kecelakaan kerja ini, harusnya dia mendapatkan haknya.

Atas pengaduan itu, Ketua Komisi 2 DPRD Belu menghubungi pihak BPJS Ketenagakerjaan Atambua, untuk melakukan klarifikasi, Selasa (24/8/2021).

Hasil Klarifikasi

Ketua Komisi 2 DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa yang dikonfirmasi media ini, Selasa (24/8/2021) usai melakukan klarifikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta mengatakan, BPJS dan peserta telah dipertemukan oleh pihaknya.

Baca Juga :   Ini Nama 7 Petinju Belu yang Siap Tampil Kejurnas Tinju Amatir Elite Man-Woman 2017 di Bangka Belitung

Dalam klarifikasi itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan dan peserta akan bersama-sama penelusuran kembali atas dokumen yang diajukan, karena ada pergantian staf yang mengurus file yang ada.

Dikemukakan, kemungkinan ada salah pemahaman BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta. Untuk menghindari hal itu BPJS dan peserta akan melihat kembali, sehingga peserta tidak dirugikan. “Ada salah paham, dimana peserta saat dirawat, tidak memberitahukan kalau dirinya merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan. Jadi klaim yang diterima hanya sebesar Rp. 1.080.000. Klaim yang diterima hasil perhitungan dari BPJS Kesehatan,” imbuhnya.

Seharusnya, jika peserta diklasifikasi sebagai pasien umum saat perawatan, besaran klaim lebih dari nilai yang ada. Hal ini bisa merugikan peserta.

“Intinya, BPJS Ketenagakerjaan akan membantu agar peserta menerima hak-haknya dan tidak dirugikan,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, dia meminta pihak Pemerintah Desa untuk mensosialisasikan hak-hak bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Disamping itu, pihak desa juga harus mengikutsertakan aparatnya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, sangat membantu jika terjadi hal seperti ini.

Sementara itu, Anggota Komisi 2 DPRD Belu, Kristoforus Rin Duka kepada media ini meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera menyelesaikan persoalan ini, sehingga peserta tidak dirugikan.

Dia juga meminta, BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan hak-hak para peserta, sehingga tidak terkendala pada masa mendatang. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top