HUKUM & KRIMINAL

Terkait Penonjoban Lima ASN, Polres Belu Diminta Segera Tuntaskan Kajiannya

ATAMBUA, Kilastimor.com-Lima ASN dilingkup Pemda Belu yang dinonjobkan oleh Bupati Belu, Taolin Agustinus mengambil langkah hukum. Lima ASN melaporkan kasus penonjoban ke Polres Belu karena keputusan tersebut dinilai sangat merugikan.

Ferdinandus Maktaen, SH, selaku kuasa hukum lima ASN yang dibebastugaskan kepada media, Kamis (19/8/2021) di kawasan Pasar Senggol mengemukakan, pihaknya hari ini telah bertemu dengan jajaran Satuan Reskrim Polres Belu.

Dalam pertemuan itu, pihaknya melaporkan beberapa hal. Pertama, soal dugaan pemberian keterangan palsu. Kedua, soal ungkapan atau pernyataan yang merugikan kliennya yakni adanya rapat gelap hingga terjadi pemalsuan tanda tangan. Disini pihaknya meminta penyidik untuk mengambil keterangan para pihak, untuk membuktikan ungkapan yang disampaikan melalui pendekatan restorasi justice.

“Kami minta penyidik memanggil pihak-pihak untuk melakukan pembuktian, bahwa kliennya memalsukan tanda tangan. Siapa yang mengungkapkan adanya pemalsuan, dia yang membuktikan, dimana, kapan dan apa pembandingnya,” bilangnya.

Hal ini perlu dilakukan, karena kliennya berdasarkan keyakinan dan dokumen yang ada, tidak melakukan pemalsuan tanda tangan sebagaimana diungkapkan.

Ditanyai media ini, apakah telah ada laporan resmi di Polres Belu, dia mengatakan sejauh ini belum ada nomor laporan polisi. Pasalnya, penyidik menggunakan Perkap Nomor 6 Tahun 2019, bahwa ada hal-hal yang akan dilaporkan, penyidik perlu melakukan kajian.

“Karena Perkap itu, hingga kini belum ada nomor laporan polisi. Kami berharap kajian penyidik segera diselesaikan, sehingga laporan polisi kami bisa teregistrasi,” katanya.

Baca Juga :   Siswa Terlibat Lakalantas, Kasek SMA Sinar Pancasila Betun Minta Anak Sekolah Tertib di Jalan

Dengan adanya nomor laporan polisi bilangnya, pihak-pihak terkait bisa dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana tersebut.

Dia meminta penyidik Satreskrim Polres Belu segera merespon hal ini dengan cepat, sebab jika dibiarkan, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Ini menyangkut harga diri dan ketokohan klien kami, jadi kami minta segera ditindaklanjuti,” pintanya.

Ditambahkan, pihaknya masih percaya penyidik Polres Belu melakukan kajian dan bisa meregistrasi laporan pihaknya. Pasalnya, antara penyidik dan pihaknya menggunakan referensi hukum yang sama, yakni KUHAP. Bila tidak ditindaklanjuti karena melibatkan pejabat di Belu, pihaknya mempertanyakan penegakkan hukum di Polres Belu. “Kami berharap apa yang ada dalam pikiran kami, ada dalam pikiran penyidik juga,” timpalnya sembari melanjutkan, jika laporan pihaknya diabaikan, tentunya masih ada tingkatan diatas Polres Belu yakni Polda NTT dan Mabes Polri.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Belu, Taolin Agustinus menonjobkan lima pejabat eselon 2. Bupati Belu menyebutkan lima pejabat dinonjobkan berdasarkan rekomendasi dari KASN.
Adapun lima pejabat eselon 2 yang dinonjob yakni, Asisten 2 Sekda Belu, Alfredo Amaral, Kepala BPKAD, Marsel Mau Meta, Kepala Badan Kesebangpol, Marius Loe, Kepala BKPSDMD, Anton Suri dan Inspektur Inspektorat Belu, Jossetiawan R. Manek.

Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. kepala pada lima badan dan dinas yakni, Imelda Lotuk sebagai Plt Kepala BPKAD, Patris Mau sebagai Plt. Kepala Kesbangpol, Plt. Kepala BKPSDMD, Andreas Bere Asa, Plt. Inspektur Inspektorat, Nunik dan Plt. Asisten 3, Elly Rambitan. (ferdy talok)

Baca Juga :   304 KK di Kelurahan Lidak Terima JPS. Bupati Belu: Data Warga yang Belum Terima Bantuan
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top