TIMOR

BPN: Kades di Malaka Diminta jadi Corong Penyelesaian Kasus Tanah

BETUN, Kilastimor.com-Kepala Kantor (Kakan) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malaka, Beci Salomi Dopo meminta para Kepala Desa di Kabupaten Malaka harus bisa menjadi corong penyelesaian berbagai kasus tanah di desa.

Pasalnya, selama tahun 2017 hingga 2021 BPN Malaka menerima banyak pengaduan masyarakat hingga 79 kasus dan baru bisa diselesaikan sebanyak 20 kasus terkait sengketa batas tanah, hak waris tanah dan kasus jual beli tanah.

Hal itu disampaikan Beci Salomi disela Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Sengketa Konflik yang diikuti oleh Para Kepala Desa , pihak Kejaksaan, Pengadilan, Polres Malaka dan Pemda Kabupaten Malaka yang digelar di Hotel ramayana Betun- Ibu Kota Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (29/9-2021) dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya sengketa konflik pertanahan di Kabupaten Malaka.

Usai Konprensi pers bersama awak media Dalam rilis tertulisnya yang diterima media ini, Beci Salomi menjelaskan bahwa Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap
(PTSL) 2021 merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat yang terlaksana di 14 desa dengan total target Peta Bidang Tanah(PBT) sebanyak 2.862 bidang dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebanyak 2.680 bidang dimana sudah terealisasi sesuai dengan target pada 14 desa yakni desa Bereliku, Rabasa, Biris, Kletek, Fatoin, Bani–Bani, Seserai,
Lasaen, Wederok, Rabasa biris,
Bonibais, Motaain dan Naimana.

Baca Juga :   Polsek Malaka Tengah Tempel Stiker di Rumah Isoman Covid-19. Ini Alasannya

Dijelaskannya, kegiatan redistribusi TOL yang merupakan pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian terrsebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

”Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landrefrom (TOL) tahun anggaran 2021 sendiri terlaksana di 4 desa dengan total target sebanyak 408 bidang , dimana desa – desa tersebut adalah desa Lamudur, Bisesmus, Tunmat dan Nauke Kusa. Saat ini telah sampai pada tahap Penetapan Subyek dan Obyek Redis TOL melalui Surat Keputusan Penetapan Subyek dan Obyek oleh Kakanwil BPN NTT dan Bupati Malaka”

Dikatakannya, kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Mandiri Lintas Sektor 2021.
Program pendaftaran tanah lintas sektor adalah program bantuan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pertanian, nelayan dan pembudidaya ikan dalam hal pembiayaan pelayanan sertipikasi hak atas tanah pada kantor pertanahan. Program pendaftaran tanah lintas sektor merupakan program pendaftaran tanah sistematis yang subjeknya hanya ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pertanian, nelayan dan pembudidaya ikan yang belum memiliki sertipikat tanah dan memiliki permasalahan dalam hal mengakses permodalan pada perbankan.

Baca Juga :   BLHD Kota Kupang Diminta Awasi Pembuangan Limbah Hotel di Pesisir Pantai

”Untuk target Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Mandiri Lintas Sektor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka adalah sebanyak 300 bidang yang tersebar di 8 desa, yaitu desa Naas, Wesey, Haliklaran, Taaba, Alkani, Weseben, Nauke Kusa dan Tunabesi. Saat ini petugas telah turun lapangan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data fisik dan yuridis,” sebutnya.

BPN Malaka juga menggelar kegiatan berupa Penanganan Akses Reforma Agraria dengan tujuan terlaksananya pemberdayaan tanah masyarakat yang terstruktur, komprehensif, dan terintegrasi sehingga bidang tanah hasil kegiatan legalisasi asset dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakat.
Kegiatan ini terlaksana di Desa motaain, loofoun, wederok, halibasar, haliklaran, wesey dan bone tasea dengan target sebanyak 750 kk yang sudah terealisasi seluruh targetnya.

”Kegiatan Pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang 2021 yang bertujuan menyediakan data yang berstandarkan, yang akan memudahkan penggunaan data lebih lanjut oleh berbagai unit kerja dan untuk menunjang kegiatan strategis dan juga mendukung pelaksanaan kebijakan satu peta sebagai kegiatan kolaboratif lintas K/L serta memudahkan sharing data antar unit kerja. Untuk tahun anggaran 2021 kegiatan pembuatan peta tematik pertanahan dan ruang memiliki target 1.000 bidang di desa Angkaes yang sudah terealisasi sebanyak 500 bidang,” ujarnya.

Aplikasi Loketku yang merupakan aplikasi layanan mandiri oleh pemohon dimana pemohon dapat menggungah persyaratan secara elektronik agar dapat diverifikasi juga secara elektronik oleh petugas loket.
”Pencananganan Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka yang direncanakan diselanggarakan pada bulan November 2021 dengan turut mengundang pihak Polres Malaka, Kejaksaan Tinggi Atambua dan Pengadilan Negeri kelas II Atambua,” tutupnya. (edy sumantri)

Baca Juga :   Warga Weliman Diminta Waspada dengan Banjir
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top