EKONOMI

F-Gerindra: JPS untuk 6.577 KPM di Belu Tidak Boleh Dipotong

ATAMBUA, Kilastimor.com-Refocusing anggaran oleh Pemda Belu akibat defisit berimbas ke dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dimasa pandemi.

Pemda Belu dalam KUA PPAS Perubahan APBD 2021, memangkas JPS dari Rp 300 ribu perbulan menjadi hanya Rp 150 ribu per bulan. Padahal kebijakan Pemerintah Pusat soal JPS diambil untuk menolong dan memulihkan ekonomi keluarga yang kian memburuk akibat Covid-19.

Terhadap kebijakan baru Pemda Belu itu disorot Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Belu. Adalah Ketua Fraksi, Januaria Awalde Berek yang menyoroti kebijakan itu.

Menurut Walde Berek sapaan karibnya, menyebutkan 6.577 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak menerima dana pemulihan ekonomi akibat covid 19 yaitu Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp 300 ribu per bulan. “Ini merupakan instruksi presiden pada poin kelima, terkait penanganan Covid-19,” tegasnya.

Mantan Ketua DPRD Belu melanjutkan JPS adalah upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
“Salah satu kebijakan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid adalah JPS. Sehingga kalau pusat arahkan jumlahnya sesuai regulasi maka harus sesuai regulasi itu,“ bilangnya saat diwawancarai media di DPRD Belu (27/9/2021).

Karena pengurangan nilai uang JPS ini sudah termuat dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD, Walde berharap agar Pemerintah memangkas dana lainnya dan lebih mengutamakan bantuan JPS bagi KPM. “Walaupun kegiatan lain di OPD itu kita pending, tetapi JPS itu wajib kita menganggarkan,“ ujarnya tegas.

Baca Juga :   SMAN Harekakae Gelar Pertandingan Voli dan Badminton

Masih menurutnya, apabila tidak tidak ada anggaran untuk bisa membiayai JPS, maka yang perlu dilihat regulasinya dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Sebab JPS tidak bisa dipotong.

“Kami akan kawal dana JPS dalam pembahasan perubahan anggaran perubahan APBD yang tengah berjalan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Fraksi Demokrat DPRD Belu, keberatan dana JPS dipotong dari 300 ribu menjadi Rp 150 ribu per bulan, untuk bulan Oktober hingga Desember.

Pemerintah diminta menjadi sumber pembiayaan lain, dan tidak memotong JPS untuk masyarakat kecil. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top