TIMOR

Pemda Belu Potong JPS untuk 6.577 KPM. Begini Alasannya

Jeremias Manek Seran Jr.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Belu dalam KUA PPAS Perubahan APBD 2021 memotong atau merasionalisasi dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) bagi Keluarga Peneriman Masyarakat (KPM) di Kabupaten Belu.

Berdasarkan KUA PPAS Perubahan APBD yang diajukan, Pemda memotong JPS yang sebelumnya sebesar Rp 300.000 per bulan menjadi Rp 150.000 untuk masyarakat penerima manfaat sebanyak 6.577 KPM.

Pengurangan JPS itu terhitung bulan Oktober hingga Desember mendatang dan kini tengah dibahas bersama DPRD Belu.

Terkait pengurangan JPS tersebut, Fraksi Demokrat menyampaikan keberatannya.
“Kami Fraksi Demokrat DPRD Belu keberatan dengan adanya pengurangan JPS dari Rp 300 ribu menjadi Rp 150 ribu perbulan, terhitung dr bulan Oktober hingga Desember,” ungkap Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr. di ruang kerjanya, Senin (27/9/2021).

Dia berharap pemerintah Kabupaten Belu mencari sumber pembiayaan atau melakukan penghematan, sehingga JPS bagi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 tidak dipotong.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Belu, Frans Saver Saka.
Dikemukakan, sesuai penjelasan pemerintah yakni Kadis Sosial menyebutkan, JPS untuk bulan Oktober hingga Desember 2021 direfocusing dari Rp 300 ribu menjadi Rp 150 ribu.

“Dana JPS untuk masyarakat dipotong atau dirasionalasi Rp 300 ribu menjadi Rp 150 ribu perbulan. “Jadi JPS direfocusing senilai Rp 150 ribu untuk 6.577 KPM.

Masih menurutnya, anggaran JPS untuk tiga bulan terhitung Oktober sampai Desember sebanyak Rp 2.950.000.000. “Kami berharap tidak ada pemotongan JPS. Pemerintah hendanya cari sumber pembiayaan lain untuk menutup defisit anggaran,” tuntasnya.

Baca Juga :   Polres Belu Gelar Sosialisasi Akbar Rekrutmen Anggota Polri

Kepala Dinas Sosial Belu, Sabina Mau Taek yang dikonfirmasi kilastimor.com di gedung DPRD Belu membenarkan adanya rasionalisasi JPS dari Rp 300 ribu menjadi Rp 150 ribu.

Disebutkan, pengurangan atau pemotongan JPS dilakukan karena defisit anggaran yang sedang dialami Pemda Belu, dan oada Dinas Sosial hanya JPS yang dirasionalisasi.

“Setelah dikonsultasikan dengan Pj. Sekda Belu, Frans Manefe, maka nilai JPS dikurangi. Setelah dirasionalisasi, total anggaran untuk JPS sebesar Rp 2.950.000.000,” paparnya. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top