HUKUM & KRIMINAL

PN Atambua Segera Jalankan Program Hakim Masuk Desa

ATAMBUA, Kilastimor.com-Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Atambua, Decky A. Safe Nitbani, SH. MH. bersama para hakim, panitera dan Humas menggelar coffee morning dengan wartawan di Hangout Cafe, Kamis (16/9/2021).

Wakil Ketua PN Atambua dalam paparnya mengemukakan, saat ini Mahkamah Agung terus berinovasi meningkatkan pelayanan.
Inovasi layanan yang dilakukan yakni E-court, Eraterang dan Hallo PN.

Layanan online yang disiapkan katanya, untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan hukum bagi masyarakat. Layanan E-court untuk mempermudah sistem pelayanan pengadilan. Sedangkan eraterang untuk pelayanan surat keterangan secara elektronik sedangkan Hallo PN untuk pendaftaran dan cek kasus maupun informasi secara online.

“Layanan ini cepat dan mudah, bagi masyarakat. Inovasi ini untuk hadirkan proses yang transparan dan akuntabel. Jadi hanya dengan jari sudah bisa mendaftar kasus atau mendapat informasi. Walaupun jarak jauh, laporan gugatan bisa didaftarkan,” bilangnya.

Disamping menghadirkan layanan online, pihaknya juga memiliki program pelayanan peradilan yang akan dijalankan di Belu dan Malaka, yakni hakim masuk desa, statistik kepaniteraan, pengambilan nomor antrian secara online, konsultasi peradilan secara online dan pelayanan dengan timer pada PTSP.

Khusus program hakim masuk desa, pihaknya akan turun ke setiap kecamatan untuk memberikan pencerahan kepada kepala desa dan sekretaris terkait semua layanan yang ada.

“Kita sedang jadwalkan untuk program hakim masuk desa,” sebutnya. Disamping itu, pijaknya juga akan menjelaskan apa yang dilakukan oleh PN Atambua.

Baca Juga :   Jeriko Dorong Permendikbud Tentang Pencegahan Kekerasan di Sekolah Jadi Perpres

Untuk pelayanan dengan timer di PTSP, pihaknya memiliki standar waktu. Jika pelayanan mencapai 30 menit, maka masyarakat akan diberikan minuman. Bila mencapai 1 jam, maka akan diberikan makanan. Dengan begitu, waktu akan dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Pada bagian yang sama di mengutarakan, kasus perlindungan anak di Belu dan Malaka menjadi yang tertinggi yakni 68 kasus. Diikuti kasus penganiayaan.
Sedangkan kasus perdata yang ditangani sebanyak 24 kasus dan semua telah dituntaskan. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top