TIMOR

Wali Kota Kupang Terbitkan SE PPKM Level 3. “Mall Bisa Kembali Beroperasi”

KUPANG, Kilastimor.com-Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore kembali mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: 068/HK.443.1/IX/2021 tertanggal 8 September 2021 tentang pemberitahuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3 di Kota Kupang.

Disebutkan, berkenaan dengan belum ditetapkan dan diaturnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kota Kupang oleh
Gubernur NTT berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 6 September 2021, maka dengan ini diberitahukan bahwa Kota Kupang berada pada PPKM Level 3 dengan pengaturan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
1) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh
dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga
jarak minimal 1,5 m dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak
minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta
didik per kelas,
b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/ perkantoran diberlakukan 75%
(tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh
lima persen) Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol
kesehatan secara lebih ketat;
c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan
pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi,
keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik,
perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital
nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan
sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar,
toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan
protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet
voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar
loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil,
cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan
protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, dan
handsanitizer;
f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan
sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai
masker, mencuci tangan, hand sanitizer; dan

Baca Juga :   TPK3PKK Malaka Tengah Beri Pelatihan Bagi PKK 17 Desa

2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau
besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi
pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine
in dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat
dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang
per meja dan menerima makan dibawa pulang/ delivery/ take away
sesuai jam operasional dengan penerapan protokol kesehatan secara
lebih ketat;
g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 WITA hingga 20.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan secara ketat;
h. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian
Agama;
j. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum,
tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50%
(lima puluh persen) dengan batas waktu Pukul 22.00 WITA serta
menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol
kesehatan secara ketat;
k. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan batas waktu Pukul 22.00 WITA serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan secara ketat;
l. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antaralain:
1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter
dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan
yang ketat;
m. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak boleh makan ditempat dengan batasan waktu sampai pukul 20.00 WITA dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
n. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai
dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan
Pemerintah Daerah;
o. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi
konvensional dan online serta kendaraan sewa/rental) diberlakukan
dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
p. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda
motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis dan kapal
laut) harus:
1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1)
untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;
3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2
(dua) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga); dan
4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya
dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;
r. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan
tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah;
s. selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan Penularan dan mengurangi mobilitas diluar rumah;
t. Pelaksanaan PPKM Level 3 ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2021 sampai dengan ditetapkan dan diaturnya PPKM Level 3 di Kota Kupang oleh Gubernur NTT sesuai instruksi Mendagri. (*/rino mesak)

Baca Juga :   Pola Pertanian Terintegrasi Kabupaten Sukoharjo bisa Diterapkan di Malaka
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top