RAGAM

13 Juta Warga NTT Sudah jadi Peserta BPJS Kesehatan

Kepala Cabang BPJS Atambua, Munaqib didampingi staf mengikuti sosialisasi.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kantor BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT dan NTB menggelar Kegiatan Diskusi Media dan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik (PIP). Kegiatan itu yang dilaksanakan secara offline dan online, Kamis (7/10/2021) mengusung tema, “Bersama Mengawal Program JKN-KIS”.

Hadir dalam diskusi itu, Deputi Direksi Kedeputian BPJS Kesehatan Bali, NTT dan NTB, Agung Putu Darma, para asisten deputi serta kepala cabang di Bali, NTT dan NTT. Turut hadir Komisi Informasi Provinsi Bali.

Deputi Direksi Kedeputian BPJS Kesehatan Bali, NTT dan NTB, Agung Putu Darma dalam sambutan pembukaannya mengatakan kegiatan ini bermaksud untuk meningkatkan wawasan kemampuan media terkait JKN-KIS, serta membina hubungan kerja sama dengan media.

Dia berharap, media kian membantu BPJS Kesehatan dalam mensosialisasikan peran, tugas yang diemban pihaknya.

Asisten Deputi Bidang SDM dan Kerjasama Media, selaku ketua panitia dalam laporannya mengemukakan, peserta dalam diskusi media ini sebanyak 40 orang wartawan.
Tujuan dari kegiatan ini yakni mempererat hubungan media dengan BPJS Kesehatan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dia berharap, BPJS dan media akan lebih bersinergi dan media yang sanggup menyentuh masyarakat. Komisi Informasi Publik.

Sementara itu, Asisten Deputi, Nyoman Wiwiek Yuliadewi membawakan materi tentang upaya peningkatan layanan program JKN-KIS.

Disebutkan, peserta JKN-KIS di wilayah Bali, NTT dan NTB sebanyak 13.010.359, dari total yang mencapai sekira 15 juta jiwa. “Sudah 80 persen warga Bali dan Nusra yang menjadi peserta BPJS. Ini berkat dukungan Pemprov dan Pemda setempat,” tuturnya.

Baca Juga :   Pemerintah Malaka Dukung Penuh Operasi Teritorial TNI

Disebutkan, ada tiga hal pokok yang membuat masyarakat perlu menjadi peserta JKN-KIS.
Pertama, untuk memberi jaminan perlindungan untuk diri dan keluarga serta mendapat pelayanan kesehatan dasar.
Kedua, ada jiwa gotong royong dalam kepesertaan JKN-KIS. Dimana iuran yang ada, untuk menolong orang yang sakit.
Ketiga, menjadi peserta JKS-KIS maka kita patuh dan menjalankan perundangan-undangan yang ada.

Untuk meningkatkan komunikasi kepada masyarakat katanya, pihaknya membuat care center 165. Saat ini terjadi transisi antara Care Center yang semula 1500400 menjadi 165. “Ini harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada para peserta Program JKN-KIS, sehingga apa yang diharapkan dapat dinikmati oleh para peserta,” paparnya.

Berkaitan dengan layanan tatap muka, yang disediakan BPJS Kesehatan di Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota diantaranya pelayanan administrasi untuk segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), PBPU/BP Mandiri Perorangan Kelas 3, PBPU/BP Pemerintah Daerah dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah.

Pelayanan tatap muka juga dapat diberikan untuk pengaduan yang harus segera ditindaklanjuti (hard complain). Peserta yang sudah datang di Kantor Cabang atau Kantor Kabupaten/Kota dimungkinkan dilayani di loket dengan pertimbangan peserta prioritas dan berpotensi hard complain.

Sementara pada pelayanan non tatap muka yang disediakan BPJS Kesehatan diantaranya Mobile JKN, Chat Asistant JKN (Chika), Voice Interactive JKN (Vika), Pelayanan administrasi melalui Whatsapp (Pandawa) dan BPJS Kesehatan Care Center.

Baca Juga :   Geledah Tanpa Izin, APPERA Adukan Polres TTU ke DPRD

Pada layanan Vika, peserta dapat mengakses pelayanan mengecek status peserta dan mengecek tagihan iuran.

Melalui Pandawa, peserta dapat mengakses layanan pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kartu, pindah jenis kepesertaan dari PBI/PPU non aktif menjadi peserta PBPU/Mandiri, perubahan/perbaikan data, perubahan FKTP, pengurangan anggota keluarga, perubahan kelas rawat bagi peserta yang belum membayar iuran pertama.

Untuk Care Center 1650, yaitu informasi seputar Program JKN, Penyampaian pengaduan, Perubahan Data, konsultasi kesehatan dengan dokter umum, PIPP melalui Media Sosial (Twitter, Facebook dan Instagram), pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan segmen peseta dan update data bayi baru lahir.

Optimalisasi pada fitur Mobile JKN dapat menciptakan kebiasaan peserta untuk melakukan layanan tanpa tatap muka dengan mudah dan aman, optimalisasi sosialisasi pemanfaatan KIS Digital di FKTP maupun FKRTL, perpindahan FKTP pun dapat dilakukan melalui Mobile JKN dan masih banyak fitur lainnya yang dapat memudahkan peserta.

Layanan yang diluncurkan BPJS Kesehatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses layanan serta mengakomodir harapan dan memenuhi kebutuhan peserta maupun para pemangku kepentingan. “Kami juga membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam Layanan Chat Asistant (Chika) digunakan peserta untuk mengecek status, tagihan iuran, lokasi kantor cabang/faskes, panduan layanan, tutorial Mobile JKN, skrining kesehatan dan layanan Pandawa.

Untuk Care Center 165, yaitu informasi seputar Program JKN, Penyampaian pengaduan, Perubahan Data, konsultasi kesehatan dengan dokter umum, PIPP melalui Media Sosial (Twitter, Facebook dan Instagram), pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan segmen peseta dan update data bayi baru lahir.

Baca Juga :   Kapolres Gagalkan Penyelundupan 10 Ton BBM ke Timor Leste

Optimalisasi pada fitur Mobile JKN dapat menciptakan kebiasaan peserta untuk melakukan layanan tanpa tatap muka dengan mudah dan aman, optimalisasi sosialisasi pemanfaatan KIS Digital di FKTP maupun FKRTL, perpindahan FKTP pun dapat dilakukan melalui Mobile JKN dan masih banyak fitur lainnya yang dapat memudahkan peserta.

Layanan yang diluncurkan BPJS Kesehatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses layanan serta mengakomodir harapan dan memenuhi kebutuhan peserta maupun para pemangku kepentingan.

Komisi Informasi Provinsi Bali, I Wayan Darma dalam materinya mengemukakan, Badan publik, pemerintah maupun non pemerintah wajib terbuka informasi, kecuali dilarang undang-undang. “Dengan keterbukaan informasi, masyarakat mudah mengaksesnya, terkecuali hal-hal yang dilarang,” tuntasnya. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top