TIMOR

Pemkot Kupang Berlakukan PPKM Level 2

KUPANG, Kilastimor.com-Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore menerbitkan surat edaran tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 di Kota Kupang.

Dalam surat edaran dengan Nomor: 078/HK.443.1/X/2021 tertanggal 5 Oktober menyebutkan,
menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, tertanggal 4 Oktober 2021, yang menetapkan Kota Kupang diberlakukan PPKM Level 2 dan analisis situasi perkembangan Covid-19 berdasarkan Zonasi di Kota Kupang dari tanggal 27 September 2021 sampai dengan 3 Oktober 2021 dan tingkat pelanggaran prokes dan PPKM berdasarkan Laporan Satgas
dalam melakukan Operasi Penegakan Covid-19 di Kota Kupang tanggal 27
September 2021 sampai dengan 3 Oktober 2021, maka dilakukan dengan
menerapkan Pengaturan PPKM Level 2.

Kriteria Zonasi dengan ketentuan sebagai berikut
a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (Sekolah, Perguruan
Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan)
1) Untuk Wilayah yang dari Zona Hijau, kegiatan belajar mengajar teknis sesuai surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Penerapan Protokol kesehatan lebih ketat; dan
2) Untuk Wilayah yang berada dalam Zona Orange, melaksanakan menerapkan Pengaturan PPKM Level 2 dengan kriteria Zonasi dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan)
1) Untuk Wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning,
melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan
pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi dengan Penerapan Protokol kesehatan secara
lebih ketat; dan Untuk Wilayah yang berada dalam Zona Orange, melaksanakan Pembelajaran di Satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui
Pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak
jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021,
Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun
2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi Satuan
Pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas
dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen kecuali untuk:
a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62 persen sampai dengan 100 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas;
dan
b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.
3) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan
dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.

Baca Juga :   Woooww..Kejari Kota Kupang Musnahkan Ganja dan Ratusan Pil PCC

b. Pelakasanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran
BUMN/BUMD/Swasta):
1) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning,
pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home
(WFH) sebesar 50 persen dan WFO sebesar 50 persen.
2) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Orange dan Zona Merah,
Pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75 persen
(tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25 persen dan
3) Pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1
(satu) dan angka 2 (dua) diatas, dilakukan dengan
a. Menerapkan Protokol Kesehatan secara lebih ketat;
b. Pengaturan waktu kerja secara bergantian;
c. Pada saat WFH tidak melakukan mobilitas ke daerah lain; dan
d. Pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan
dari Kementerian/Lembaga.

Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, Kesehatan, bahan
pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi
informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal,
logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket
berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi
perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100 persen, dengan
pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol
kesehatan secara lebih ketat.

Untuk Resepsi Pernikahan dan Kegiatan Hajatan (Kemasyarakatan):
1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling
banyak 50 persen dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir/handsanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumuan dan membatasi interalkai serta tidak ada hidanganbuntuk makan ditempat dan dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WITA; dan
2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan
paling banyak 25 persen dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir/handsanitizer, menjagabjarak, menjauhi kerumunan dan membatasi interaksi serta tidak
ada hidangan untuk makan ditempat dan dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WITA. (rino mesak)

Baca Juga :   Bupati Malaka Hadiri Rakornas Indonesia Maju
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top