TIMOR

Bupati TTU Sebut RPJMD Tak Cacat Hukum, Pembangunan Tetap Berjalan

KEFAMENANU, Kilastimor.com-Penetapan Perda Timor Tengah Utara (TTU) No. 3 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 menuai protes Mahasiswa Cipayung beberapa waktu. Perda tersebut dinilai cacat hukum karena Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak tervalidasi dengan RPJMD.

Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Juandi David dalam jumpa Pers mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Hukum.

“Laporan KLHS sudah terintegrasi dengan domuken RPJMD. Bisa kita lihat bab 4 RPJMD tahun 2021 sudah ada laporan KLHS sudah terintegrasi dengan RPJMD terlebih tentang isu internasional tentang lingkungan hidup. Sudah nyambung juga dengan Provinsi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Bupati TTU pada Selasa (9/11/2021) lalu

Mantan Kadis PMD TTU itu mengatakan, berdasarkan surat penegasan bernomor BU.660/28/DLHK/202 tertanggal 5 November 2021 menjelaskan KLHS yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten TTU 2021-2026 akan dilakukan evaluasi pada saat perubahan RPJMD.

“Sesuai dengan surat itu, pembangunan di Kabupaten TTU tetap berjalan sesuai Perda No. 3 tahun 202. Jadi tidak ada lagi namanya cacat hukum,” jelasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Penjabat Sekda TTU. (isto santos).

Baca Juga :   Adaptif, Kacang Hijau Harus Terus di Kembangkan di Malaka
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top