TIMOR

Sebagian Pemukiman Masuk Kawasan Hutan, DPRD Belu Konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ATAMBUA, Kilastimor.com-Masyarakat Kabupaten Belu khususnya di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kelurahan Umanen diminta untuk tetap tenang, atas klaim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa sebagian wilayah yang menjadi pemukiman saat ini masuk dalam kawasan hutan.

Hal itu dikemukakan, Wakil ketua DPRD 2 Kabupaten Belu, Cyprianus Temu, ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/1/2022) kemarin.

Disebutkan, pihaknya telah berkonsultasi ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ondy Christian Siagian, Rabu (19/1/2021) lalu.

Dalam konsultasi itu, pihaknya mengangkat isu yang mengemuka, yakni adanya pematokan sejumlah wilayah sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesuai titik kordinat yang ada, ada wilayah yang telah didiami oleh warga. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapat antara petugas kementerian dengan warga. Adapun pemukiman yang masuk kawasan hutan yakni Dusun Tabean, Dusun Hofehan, Desa Tukuneno. Disamping itu ada juga kilo meter 6, Kelurahan Umanen.

Dikatakan, warga bertahan pada patok yang telah ditanam oleh Belanda, sedangkan kementerian berpatokan pada titik kordinat yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.

Terkait hal itu lanjut Cypri Temu, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT,
Ondy Christian Siagian meminta masyarakat tetap tenang. Patok yang dipasang saat ini memang merupakan kawasan hutan, sesuai peta nasional dan titik kordinat melalui satelit. Hanya saja kementerian tidak mungkin mengusir keluar masyarakat di kawasan itu.

Baca Juga :   BMPS NTT Minta Jangan Ada Diskriminasi Sekolah Negeri dan Swasta

Dengan pemasangan tapal batas merah itu sambungnya, masyarakat bisa melayangkan keberatan kepada kementerian melalui surat yang diketahui kepala desa dan camat, untuk meminta pembebasan. “Surat keberatan berdasarkan tempat tinggal dan sejarah. Surat keberatan disampaikan masing-masing orang,” kutipnya.

Dengan begitu, kementerian akan melihat keberatan itu agar dibebaskan, dan masyarakat bisa mendapatkan legalitasnya dan mengurus sertifikat. (ferdy talok)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top