RAGAM

Munaqib: BPJS Kesehatan Tidak Potong Tunjangan Sertifikasi Guru

Munaqib

ATAMBUA, Kilastimor.com-Kepala BPJS Kesehatan Atambua, Munaqib angkat bicara terkait beredarnya informasi bahwa BPJS Kesehatan akan memotongan tunjangan sertifikasi guru 1 persen.

Kepada media ini, Rabu (25/5/2022) mengemukakan, informasi soal pemotongan tunjangan sertifikasi guru tidak benar.

Disebutkan, sesuai Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengatur iuran bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) termasuk didalamnya ASN.

Diungkapkan, pada Perpres 82 Tahun 2018, PPU ASN membayar iuran sebesar 2 persen dari gaji, sementara Pemerintah sebagai pemberi kerja membayar tiga persen.
Dalam Perpres 64 Tahun 2020 sambungnya, terjadi perubahan besaran iuran yang dibayar oleh ASN. Dimana PPU membayar 1 persen dari semua tunjangan yang diterima ASN, sementara pemerintah membayar 4 persen. Totalnya tetap 5 persen seperti Perpres sebelumnya.

Diuraikan, pendapatan ASN termasuk guru setiap bulan berdasarkan lima komponen pendapatan, diantaranya, gaji pokok, tunjang suami/istri dan anak, tunjangan jabatan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan profesi seperti sertifikasi guru. “Tunjangan sertifikasi guru merupakan salah satu komponen dari pendapatan guru. Jadi kita tidak potong 1 dari tunjangan profesi guru,” katanya.

Dari lima komponen pendapatan itu, terangnya, dihitung dan digabungkan semua, lalu dipotong 1 persen. “Jadi bukan kita potong 1 persen dari tunjangan sertifikasi guru. Semua komponen penghasilan guru dan ASN dipotong 1 persen,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, seorang ASN termasuk guru setelah pendapatan ditotalkan berdasarkan lima komponen yang ada, menerima pengasilan sebesar Rp 3 juta per bulan. Maka ASN sebagai PPU membayar Rp 30 ribu dan pemerintah sebagai pemberi kerja menanggung Rp 120.000 untuk semua tertanggung. Jadi total iuran Rp 150 ribu.

Baca Juga :   Sembuh dari Covid-19, Kadis Kominfo Malaka Bagi Pengalaman ketika Isoman

Hanya saja imbuh Munaqib, tidak semua ASN maupun guru membayar dengan nilai yang sama, sebab ada ASN yang menerima tunjangan jabatan, ada yang tidak. Ada yang menerima TPP, ada daerah yang tidak dialokasikan TPP. Ada guru juga yang menerima tunjangan profesi, ada juga yang tidak menerima tunjangan itu.

Pada bagian akhir kembali ia menegaskan bahwa pembayaran 1 persen iuran BPJS Kesehatan berdasarkan besaran penerimaan atas komponen penghasilan ASN yang ada. “Tidak benar kami potong 1 persen dari tunjangan sertifikasi guru. Sampai saat ini juga belum terpotong, karena tidak ada sistem untuk langsung memotong tunjangan,” tegasnya.

ASN Bisa Tambah Keluarga Sebagai Peserta BPJS Kesehatan

Menyoal adanya keluhan ASN yang belum bisa menambah keluarga lain sebagai peserta BPJS Kesehatan, Munaqib menjelaskan, sesuai regulasi hal ini dibolehkan. Penambahan keluarga lain oleh ASN sebagai PPU, diakomodir oleh perpres.

Orang yang bisa ditambahkan menjadi peserta BPJS Kesehatan oleh PPU yakni orang tua kandung, mertua kandung, anak keempat dan seterusnya.

Prosedur untuk menambah keluarga sebagai peserta BPJS oleh PPU yakni, ASN dan instansi tempat bekerja bersedia memotong 1 persen dari total pendapatan ASN. Dengan begitu, bisa dimasukan keluarga tambahan.

“Untuk penambahan keluarga, setiap orang dipotong 1 persen. Kalau tambah lima orang, maka akan dipotong lima persen. Jika bersedia, maka kita akan proses. Untuk penambahan keluarga sebagai peserta oleh PPU, sudah banyak dilakukan oleh pekerja swasta. Sementara untuk ASN sangat jarang. Jika ASN berkeinginan untuk menambah keluarga, kita siap proses,” tutupnya. (ferdy talok)

Baca Juga :   Letakkan Batu Pertama, MenkoPolhukam Kunjungi Perbatasan RI-RDTL
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top